Penyediaan infrastruktur stasiun pengisian ulang kendaraan listrik umum (SPKLU) perlu digenjot untuk mendorong adopsi kendaraan listrik. Namun sampai pertengahan tahun 2023, realisasi pembangunan SPKLU baru mencapai 842 unit dari target 1.030 unit.
Jumlah SPKLU yang belum sesuai target tersebut berimbas pada lambatnya adopsi kendaraan listrik. Ditambah sebaran SPKLU juga belum merata, dengan 88,1 persen di antaranya masih terpusat di Jawa dan Bali.
Kondisi ini membuat pengguna kendaraan listrik dan calon pengguna potensial khawatir. Hal ini tergambar dari survei PricewaterhouseCoopers (PwC) bertajuk “Indonesia Electric Vehicle (EV) Consumer Survey 2023”.
Hasil survei menunjukkan kekhawatiran responden tentang ketersediaan SPKLU (63 persen untuk mobil dan 52 persen untuk motor). Selain itu, 60 persen responden pun menyatakan sulit mengakses SPKLU.
Pemerintah Indonesia pun telah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki persoalan. Di antaranya, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Peraturan ini memberikan kemudahan perizinan di bidan infrastruktur pengisian kendaraan listrik.
Ada juga Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 182 Tahun 2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada SPKLU. Kepmen ini menetapkan biaya pengisian yang ekonomis bagi penyedia jasa SPKLU.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
