Kajian International Council on Clean Transportation (ICCT) mengungkapkan, adopsi kendaraan listrik perlu diimbangi dengan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Temuan ini dituangkan dalam kajian terbaru mereka yang bertajuk “Charging Indonesia’s vehicle transition: Infrastructure needs for electric passenger cars in 2030.”
Menurut ICCT, SPKLU penting untuk memperluas jangkauan pengguna kendaraan listrik. Pemerintah perlu memperbanyak SPKLU untuk bisa menjangkau banyak lokasi, serta menyediakan daya pengisian ulang yang beragam sesuai kebutuhan.
ICCT menggunakan perhitungan Grand Design Energi Nasional (GDEN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menargetkan 2 juta kendaraan listrik pada 2030. Sebagai penunjang, dibutuhkan 23.800 unit SPKLU yang terdiri dari 16.500 unit di tempat umum, 7.100 di jalan raya (public en route) seperti jalan tol dan jalan nasional, dan 2.000 di wilayah perkantoran.
Kebutuhan investasi infrastruktur kendaraan listrik ini juga tergolong besar. Investasi SPKLU nasional memerlukan dana sebesar Rp 8,86 triliun. Untuk provinsi yang diperkirakan menjadi tempat adopsi kendaraan listrik terbesar seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta, masing-masing membutuhkan Rp 1,30 triliun. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan di provinsi lainnya perlu sama dengan atau kurang dari Rp 300 miliar.
ICCT mengajukan beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menggenjot realisasi SPKLU. Pertama, menambah jumlah SPKLU yang tersedia di jalan raya. Kedua, membuat regulasi dan insentif pajak untuk menarik investasi swasta. Ketiga, memasang SPKLU di tempat umum lain seperti di mal dan perkantoran.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
