Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyediakan pembiayaan yang cukup untuk menunjang proyek energi baru terbarukan (EBT). Padahal, pembiayaan itu menjadi penting demi mempercepat pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam periode 2018 sampai 2022, realisasi investasi EBT tak pernah menyentuh target. Misalnya, pada 2022 target investasi EBT yang dipatok mencapai US$3,97 miliar. Namun, realisasinya cuma sekitar US$1,6 miliar. Padahal, Indonesia ditaksir membutuhkan US$163,5 miliar pada 2030 untuk menunjang kebutuhan proyek EBT.
Agaknya pembiayaan yang belum memadai ini mengakibatkan penggunaan EBT yang masih minim. Buktinya, dari 3.686 GW potensi EBT dalam negeri, pemanfaatannya baru mencapai 12,54 GW.
Pemerintah tentu menggulirkan sejumlah kebijakan demi mempercepat pembiayaan hijau khususnya untuk EBT. Kementerian Keuangan, misalnya, telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai Country Platform Manager untuk Energy Transition Mechanism.
Dalam laporan keuangannya, PT SMI menyatakan telah mendukung 34 proyek climate-related senilai total Rp31,3 triliun. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyebut sejumlah proyek itu menghasilkan potensi emisi gas rumah kaca (GRK) yang terhindarkan sebesar 3,4 juta ton CO2-Equivalent, serta potensi Carbon Credit Equivalent sebesar USD6,8 juta.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
