Negara berkembang menghadapi persoalan pembiayaan dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan. Sebab, kapasitas fiskal negara pada kelas ini cenderung terbatas untuk segera beralih ke energi hijau dari fosil.
Karena itu, muncul solusi pendekatan yang menggabungkan pendanaan dari anggaran pemerintah dengan pembiayaan swasta. Skema ini pun lazim disebut dengan blended finance.
Dan, di antara ragam manfaat skema blended finance ini adalah membantu mengatasi kesenjangan pembiayaan khususnya bagi negara berkembang. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan untuk memitigasi risiko pembangunan berkelanjutan.
Indonesia pun termasuk sebagai negara yang mengadopsi blended finance untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), misalnya, menggulirkan SDG Financing Hub, program yang mensinergikan sumber daya keuangan dan non-keuangan. Sementara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai regulator dan pengawas pelaksanaan blended finance.
Secara terperinci, ada beberapa teladan penerapan blended finance. Sebut misal, Indonesia’s Just Energy Transition Partnership (I-JETP). Itu merupakan program kemitraan dengan sejumlah negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Prancis.
I-JETP berupaya memobilisasi pendanaan sebesar U$20 miliar dari pemerintah dan swasta. Salah satu fokus dari program ini adalah mengimplementasikan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Ada pula PT Sarana Multi Infrastruktur melalui melalui platform kerja sama SDGs Indonesia One. Program yang terbentuk atas dorongan Kemenkeu ini telah membantu memfasilitasi 62 proyek blended finance dengan komitmen pendanaan sebesar US$3,19 miliar.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
