Anggaran Iklim Dalam APBN

Sejak tahun 2016, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan mekanisme penandaan perubahan anggaran iklim atau climate budget tagging (CBT). Mekanisme ini dilaksanakan sebagai kelanjutan dari ratifikasi Perjanjian Paris dan kelanjutan kerja sama dengan Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Program (UNDP).

Mengutip Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu dalam buku ”Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020,” CBT adalah proses mengidentifikasi besaran anggaran untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui mekanisme ini, pemerintah memastikan transparansi penggunaan anggaran tiap kementerian/lembaga yang disiapkan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim.

Alokasi CBT terbagi menjadi dua, yakni mitigasi dan adaptasi iklim. Mitigasi berkaitan dengan upaya seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, penyerapan karbon, dan pencegahan penurunan cadangan karbon. Sementara itu, adaptasi bertujuan untuk meningkatkan ketahanan serta mengurangi kerentanan masyarakat terhadap iklim.

Sepanjang tahun 2016-2020 mitigasi mengambil porsi yang lebih besar, yakni 74 persen dari keseluruhan anggaran. Anggaran CBT 2018-2021 secara akumulatif adalah Rp307,94 triliun, atau rata-rata Rp102,65 triliun per tahunnya (4,3 persen dari porsi APBN tahunan).

Sebagai contoh, realisasi anggaran CBT untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 terdiri dari Rp1,67 triliun untuk adaptasi dan Rp1,20 triliun untuk mitigasi. Masing-masing anggaran ini membiayai kegiatan seperti rehabilitasi mangrove dan peningkatan kegiatan di perhutanan sosial, seperti peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan.

Di tahun yang sama realisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar Rp2,05 triliun, Contoh kegiatan untuk masing-masing kegiatan adalah pemasangan PLTS di bangunan pemerintah dan TNI, serta pengembangan energi panas bumi.