Kabupaten Kubu Raya menyimpan kekayaan ekologis yang unik dengan hamparan mangrove dan bentang hutan gambut. Dengan lebih dari 131 ribu hektare kawasan perhutanan sosial, wilayah di Kalimantan Barat ini potensial untuk mengimplementasikan Integrated Area Development (IAD).
IAD merupakan model pembangunan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lebih dari itu, model kebijakan ini menawarkan kerangka koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya.
Potensi penerapan IAD terbuka lebar sebab sekitar 70 persen wilayah Kubu Raya merupakan kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, 30 desa telah mengantongi izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), dan satu desa mengelola izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yang tersebar di enam kecamatan.
Basis kelembagaan itu menjadi modal bagi Kubu Raya dalam mengimplementasikan IAD. Dan, Kubu Raya telah menetapkan misi pembangunan terintegrasi yang jelas: optimalisasi komoditas pesisir dan hasil hutan bukan kayu, serta pengembangan ekowisata berbasis mangrove.
Pemerintah daerah Kubu Raya melirik pendekatan IAD sebagai model kolaborasi lintas sektor. Menurut Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kubu Raya, Herbimo Utoyo, skema ini menjadi peluang untuk mengembangkan ekowisata perhutanan sosial secara terintegrasi.
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kubu Raya, Ya' Suharnoto, menyatakan pendekatan IAD memungkinkan pengelolaan sumber daya tak berjalan sendiri-sendiri, serta dapat melibatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, dengan kolaborasi lintas sektor, Kubu Raya membidik nilai tambah ekonomi dari merawat hutan.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
