Adopsi hidrogen hijau dan produk turunannya diprediksi akan menghadapi tantangan serius di 2025. Hal ini disebabkan oleh biaya investasi yang mahal dan ketidakpastian pasar terutama di Amerika Serikat dan Jerman.
Head of Hydrogen Research Rystad Energy, Minh Khoi Le, mengatakan meskipun beberapa investasi penting terutama di Eropa dan Jepang sudah disepakati di 2024, potensi pembatalan proyek juga terus meningkat. Hal ini terutama dipicu oleh ketidakpastian pasar setelah kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih dan pemilu yang akan digelar di Jerman. Kedua negara ini merupakan pasar utama hidrogen ramah lingkungan. Kendati demikian, Le memperkirakan proyek hidrogen hijau masih akan berlanjut di Tiongkok dan India.
“Kami memperkirakan pendekatan yang lebih pragmatis di 2025 karena biaya premium untuk hidrogen hijau dan produk turunannya tidak banyak berubah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/12).
Saat ini, persoalan biaya memang masih menjadi salah satu krusial pengembangan hidrogen dan amonia hijau. Konglomerasi semen Siam Cement Group (SCG) misalnya belum tertarik memproduksi amonia dan hidrogen hijau karena terkendala biaya produksi.
“Hidrogen masih sangat mahal, tidak ada yang akan membayar,” kata President & CEO SCG, Thammasak Sethaudom, November silam.
Sementara itu, sejumlah pihak tetap optimistis dengan perkembangan hidrogen hijau, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang baru saja menandatangani Perjanjian Pengembangan Bersama dengan Sembcorp Industries asal Singapura pada Oktober silam. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo mengatakan proyek pengembangan ini akan menjadi yang pertama dan terbesar untuk hub hidrogen Asia Tenggara.
"Hidrogen hijau merupakan kunci energi masa depan," ujar Hartanto dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dokumen Strategi Hidrogen Nasional yang mencakup kondisi saat ini, arah dan tujuan pengembangan hidrogen di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tengah menyusun Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional, Penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Hidrogen, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dengan penambahan pasal-pasal yang terkait dengan pembelian listrik dari energi baru untuk mengakomodasi pembelian listrik dari pembangkit listrik tenaga hidrogen.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
