Uni Eropa Resmi Perpanjang Kebijakan Anti Deforestasi Hingga 2025

Parlemen Uni Eropa resmi memperpanjang tenggat waktu implementasi regulasi anti-deforestasi dari sebelumnya akhir 2024 menjadi 30 Desember 2025. 

Penundaan ini disepakati agar seluruh pemangku kepentingan dapat mempersiapkan diri dengan lebih seksama untuk menaati kebijakan anti deforestasi yang menyasar produk dari peternakan, kayu, cokelat, kedelai, minyak sawit, karet dan beragam produk turunannya. “Dewan [Uni Eropa] telah menyelesaikan tahap terakhir prosedur formal legislatif. Regulasi ini akan segera ditandatangani dan akan berlaku sebelum akhir tahun 2024,” tulis Uni Eropa dalam keterangan resmi.

Regulasi anti deforestasi Uni Eropa pertama kali diterbitkan pada 29 Juni 2023, tetapi segera mendapatkan tantangan keras dari berbagai negara termasuk Indonesia. Pada 16 Oktober 2024, Komisi Eropa setuju untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 12 bulan tetapi baru pada 3 Desember 2024, Komisi dan Parlemen UE menyepakati penundaan tersebut. 

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut baik penundaan tersebut. "Seruan kami telah didengarkan," kata Ketua Gapki Eddy Martono, yang juga mendesak UE untuk menerima standar keberlanjutan Indonesia dan mengakui upaya anti deforestasi yang telah dilakukan. Minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas ekspor utama Indonesia, yang juga adalah penyebab utama deforestasi. Berdasarkan Global Forest Watch, Indonesia kehilangan hampir 300.000 hektare hutan primer pada 2023, meningkat dari tahun sebelumnya, meskipun masih lebih rendah dari puncaknya pada 2016.

Uni Eropa berkali-kali menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hambatan dagang dan tidak diskriminatif karena menyasar semua produk dari luar Uni Eropa. Adapun cakupan regulasi anti deforestasi ini antara lain: 

Latar belakang: 

1. Sebanyak 420 juta hektare hutan di seluruh dunia hilang pada periode 1990-2020
2. Deforestasi dan degradasi hutan merupakan pendorong penting perubahan iklim serta hilangnya keanekaragaman hayati. 
3. 90% deforestasi dipicu oleh perluasan lahan pertanian (FAO). 
4. Uni Eropa adalah konsumen utama komoditas yang berhubungan dengan deforestasi/degradasi hutan. 
5. Uni Eropa mengimpor 85 miliar euro per tahun dari komoditas dan produk yang termasuk dalam peraturan ini 
6. Peraturan ini akan memungkinkan Uni Eropa untuk menyimpan minimal 32 juta ton karbon per tahun  

Tujuan: 

1. Meminimalisir kontribusi Uni Eropa terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia. 
2. Meminimalisir risiko produk yang berasal dari rantai pasokan yang berhubungan dengan deforestasi atau degradasi hutan masuk di pasar Uni Eropa. 
3. Meningkatkan permintaan Uni Eropa untuk perdagangan legal serta produk dan komoditas bebas deforestasi. 

Cakupan: 

1. Komoditas yang termasuk: Kedelai, minyak kelapa sawit, kayu, daging sapi, kakao, karet, kopi, dan beberapa produk turunannya (seperti kulit, cokelat, furnitur). 
2. Cakupan dapat diperluas dari waktu ke waktu. 
3. Pilihan komoditas berdasarkan penilaian dampak produk mana yang berkontribusi terhadap deforestasi di seluruh dunia. 
4. Uni Eropa mengimpor semua komoditas termasuk 6349,91 juta kilogram dari Indonesia. Ini terdiri dari minyak kelapa sawit (83,3%), kayu (8,4%), karet (6,5%), kopi (1,3%), kakao (0,5%), kedelai (<0,1%), dan daging sapi (<0,1%). 
5. Tidak ada pelarangan terhadap negara atau komoditas apa pun asal bisa menunjukkan bahwa komoditas mereka bebas deforestasi. 
6. Tidak ada diskriminasi. Berlaku sama untuk produk yang diproduksi di Uni Eropa dan diimpor dari luar. 
7. Hasil produksi di lahan hutan yang digunduli setelah 31 Desember 2020 tidak diperbolehkan di pasar Uni Eropa. Sementara jika deforestasi terjadi sebelumnya, masih diperkenankan. 
8. Definisi deforestasi mengacu pada FAO yakni konversi hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman serta hutan primer menjadi hutan tanam.