Negara-negara Berkembang Butuh Dukungan Investasi Energi Bersih

Para pemimpin dunia menyerukan agar negara-negara melakukan investasi yang jauh lebih besar di bidang energi terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim. Pada saat yang sama, para pemimpin negara-negara berkembang mengatakan mereka sangat membutuhkan dukungan finansial untuk melakukan transisi.

Berbicara pada KTT Energi Terbarukan Global, Presiden Kenya William Ruto menyampaikan pentingnya investasi dalam energi terbarukan di Afrika. Peningkatan kapasitas energi terbarukan menjadi tiga kali lipat pada 2030 merupakan bagian dari janji global yang dibuat pada KTT COP28 tahun lalu.

“Afrika menerima kurang dari 50% investasi global untuk energi terbarukan meskipun benua ini merupakan rumah bagi 60% tenaga surya terbaik di dunia,” ujar Ruto dalam pertemuan yang diadakan di sela-sela Sidang Umum PBB tersebut, seperti dikutip Reuters, Rabu (25/9).

Afrika kaya akan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan, tetapi tidak selalu dapat mengakses sumber daya tersebut karena bauran energi yang tidak dapat diandalkan atau mahal.

Perdana Menteri Barbados Mia Mottley mengatakan subsidi bahan bakar fosil lebih besar daripada subsidi energi terbarukan. Karena itu, negara-negara kecil butuh biaya lebih besar untuk mengembangkan proyek-proyek energi bersih.

“Negara-negara kecil menghadapi kenyataan biaya energi terbarukan ... mungkin akan lebih tinggi daripada bahan bakar fosil secara tradisional,” ujarnya.

Laporan-laporan terbaru, termasuk laporan dari International Energy Agency (IEA), menunjukkan peningkatan kapasitas energi terbarukan di dunia sebesar tiga kali lipat dapat dilakukan dalam dekade ini. Namun, upaya ini membutuhkan regulasi yang kuat, termasuk aturan yang kuat untuk mengeluarkan izin proyek serta investasi untuk membangun transmisi dan penyimpanan baterai.

Azerbaijan, tuan rumah konferensi iklim COP29, mengatakan mereka berencana untuk menggalang dukungan negara-negara untuk membuat janji global baru untuk meningkatkan penyimpanan energi listrik hingga enam kali lipat.

Sebelumnya, sebuah koalisi yang terdiri atas beberapa perusahaan terbesar di dunia, lembaga keuangan, dan kota-kota membentuk Mission 2025. Koalisi itu mendesak pemerintah untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang dapat melepaskan investasi energi bersih hingga US$1 triliun pada 2030. Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk menetapkan target kapasitas baru dan menawarkan kredit pajak atau kontrak listrik jangka panjang yang akan mendorong investasi.

AS Klaim UU Pengurangan Inflasi Jadi Solusi Masalah Iklim

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden merayakan penandatanganan undang-undang iklim senilai US$369 miliar (Rp 5.608 triliun). Ia memberikan pidato besar terakhirnya tentang perubahan iklim di sebuah forum yang dihadiri oleh para pemimpin bisnis energi bersih.

“Kami diberitahu hal ini tidak mungkin dilakukan tetapi kami berhasil melakukannya,” kata Biden tentang pengesahan Undang-Undang Pengurangan Inflasi pada tahun 2022.

Ia menambahkan, undang-undang tersebut telah mendorong inovasi dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja. "Perusahaan-perusahaan swasta telah mengumumkan investasi lebih dari US$1 triliun di bidang manufaktur bersih. Kita baru saja memulai,” ujarnya dalam acara tersebut.

Beberapa perusahaan dan investor melihat teknologi kecerdasan buatan dengan penuh semangat untuk solusi yang mungkin mereka bawa. Namun, ada juga kekhawatiran tentang pusat data intensif energi yang diperlukan untuk menggerakkannya.

"Kecerdasan buatan (AI) adalah sebuah masalah, dan ini adalah bagian dari solusi,” kata Andres Gluski, Kepala Eksekutif Perusahaan Listrik AS, AES Corporation, kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Dengan menggunakan AI, perusahaannya dapat menghasilkan material baru yang lebih baik daripada tembaga untuk baterai. “Jika kami kekurangan tenaga kerja, AI akan membantu kami. Jika kita harus melakukan manajemen permintaan, AI akan membantu kita.”