Negara-Negara Belum Sepakat Mengenai Target Pendanaan COP29

Negara-negara masih jauh dari kesepakatan mengenai tugas terbesar KTT Iklim COP29, yaitu menyetujui target pendanaan baru untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi perubahan iklim.

Berdasarkan dokumen perundingan yang diterbitkan oleh badan iklim PBB pada hari Kamis memaparkan perpecahan antara negara-negara, menjelang pertemuan di Baku.

Pada pertemuan tersebut, para negosiator akan mencoba untuk memajukan beberapa isu yang paling pelik.

Dokumen tersebut mengusulkan tujuh opsi, yang mencerminkan posisi bersaing negara-negara, untuk kemungkinan kesepakatan COP29.

Target baru tersebut akan menggantikan komitmen negara-negara kaya saat ini untuk menyediakan Rp 1.554 triliun (US$100 miliar) setiap tahun dalam pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang.

Negara-negara yang rentan dan berkembang menginginkan tujuan pendanaan yang jauh lebih besar.

Negara-negara donor seperti Kanada dan 27 negara Uni Eropa mengatakan anggaran nasional yang terbatas berarti lonjakan besar dalam pendanaan publik tidak realistis.

"Kita telah menempuh jalan yang panjang, tetapi masih ada posisi-posisi berbeda yang perlu kita selesaikan," kata Presiden KTT COP29 Mukhtar Babayev, dikutip dari Reuters, Jumat (30/8).

Mukhtar Babayev, yang merupakan menteri ekologi dan sumber daya alam Azerbaijan, mengatakan Azerbaijan selaku presidensi COP29 akan menyelenggarakan negosiasi intensif mengenai tujuan pendanaan menjelang KTT COP29 di Baku pada bulan November.

Salah satu opsi dalam dokumen tersebut menetapkan target bagi negara-negara maju untuk menyediakan Rp 6.852 triliun (US$441 miliar) setiap tahun dalam bentuk hibah, dikombinasikan dengan tujuan untuk memobilisasi total pendanaan sebesar Rp 17.083 triliun (US$1,1 triliun) dari semua sumber, termasuk keuangan swasta, setiap tahun mulai 2025 hingga 2029.

Pilihan tersebut mencerminkan posisi negara-negara Arab. Pilihan lain, yang mencerminkan sikap negosiasi Uni Eropa, menetapkan target pendanaan iklim global lebih dari Rp 15.530 triliun (US$1 triliun) setiap tahun, termasuk investasi domestik dan pendanaan swasta negara-negara, di mana jumlah yang lebih kecil disediakan oleh negara-negara dengan emisi gas rumah kaca dan kemampuan ekonomi yang tinggi.

Uni Eropa menuntut agar Tiongkok, pencemar terbesar di dunia dan ekonomi terbesar kedua, berkontribusi pada tujuan pendanaan iklim yang baru.

Tiongkok digolongkan sebagai negara berkembang oleh PBB berdasarkan sistem yang dikembangkan pada 1990-an yang masih digunakan hingga saat ini.

Beijing menolak gagasan bahwa mereka harus menanggung biaya pendanaan iklim, yang sebagian besar dibayarkan oleh negara-negara kaya kepada negara-negara miskin.

Para negosiator memperkirakan masalah siapa yang harus membayar akan menjadi salah satu rintangan terbesar untuk menyetujui kesepakatan pendanaan di COP29.

Pilihan lain dalam dokumen tersebut, yang mencerminkan posisi Kanada, menyarankan kontributor terhadap target tersebut harus ditentukan berdasarkan emisi dan pendapatan per kapita.

Langkah ini bisa menambahkan Uni Emirat Arab, Qatar, dan negara-negara lain ke dalam daftar kontributor.