Negara-negara Afrika Berharap KTT COP Tingkatkan Porsi Pendanaan Iklim

Negara-negara Afrika ingin memanfaatkan pertemuan COP PBB tahun ini untuk mengamankan porsi pendanaan iklim global yang jauh lebih besar.

Menurut perwakilan mereka dalam sebuah pertemuan di Kenya pada hari Kamis, pendanaan tersebut untuk membantu mengatasi meningkatnya ancaman dari perubahan iklim.

Para negosiator Afrika menyusun daftar strategi yang akan dipresentasikan pada pertemuan pra-COP 29, atau Konferensi Para Pihak, sebuah pertemuan persiapan menteri lingkungan hidup Afrika di Pantai Gading bulan depan.

Benua yang beranggotakan 54 negara ini telah menarik lebih banyak dana untuk proyek mitigasi dan adaptasi iklim dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, mereka masih memperoleh kurang dari 1% dari pendanaan iklim global setiap tahunnya.

"Satu persen untuk Afrika dalam hal pendanaan adalah lelucon," kata Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Kenya Alice Wahome dalam pertemuan tersebut, dikutip dari Reuters, Jumat (23/8).

Satu persen tersebut merupakan pendanaan iklim global yang diperkirakan lebih dari Rp 1.539 triliun (US$100 miliar).

"Sementara itu, Afrika membutuhkan investasi hingga Rp 20.010 triliun (US$1,3 triliun)," kata pejabat pemerintah, tanpa memberikan kerangka waktu kapan jumlah tersebut dibutuhkan.

Raila Odinga, Politikus Kenya yang bersaing untuk menjadi Kepala Komisi Uni Afrika pada pemilihan yang akan diadakan tahun depan, mengatakan akses terbatas ke pendanaan eksternal memaksa banyak pemerintah di benua tersebut untuk mengalokasikan sebagian anggaran mereka untuk langkah-langkah adaptasi iklim.

Menurut salah satu Ketua Kelompok Negosiator Iklim Afrika Ali Mohamed, pengeluaran tambahan tersebut terjadi pada saat banyak negara Afrika sudah berjuang dengan utang.

Salah satu cara untuk meningkatkan porsi Afrika dalam pendanaan iklim adalah dengan meningkatkan akses ke dana global yang ada yang dibentuk untuk tujuan tersebut, seperti Dana Iklim Hijau dan Dana Adaptasi Global.

Menteri Keuangan Kenya John Mbadi mengatakan Kenya memberlakukan undang-undang untuk memungkinkan penerbitan obligasi hijau berdaulat sebagai cara untuk meningkatkan porsinya dalam pendanaan iklim.

Negara Afrika Timur itu juga sedang berunding dengan mitra pembangunan mengenai kesepakatan pendanaan hijau yang inovatif untuk menyalurkan penghematan pembayaran utang untuk proyek-proyek.