Jerman Lanjutkan Penangkapan Karbon yang Kontroversial

Pemerintah Jerman mengucurkan dana Rp 56 triliun (€3,3 miliar) untuk dekarbonisasi industri.

Uang tersebut akan mendanai proyek-proyek untuk membuat industri yang paling intensif karbon menjadi lebih ramah iklim, termasuk mengubur karbon di bawah tanah di lokasi lepas pantai.

Program baru ini sebagian besar ditujukan pada perusahaan menengah.

Jerman, rumah bagi ekonomi terbesar Eropa dan banyak industri yang membutuhkan banyak energi, bertujuan untuk memangkas emisinya hingga nol pada 2045.

Penangkapan dan penyimpanan karbon masih menjadi kontroversi

Pada Februari lalu, pemerintah Jerman mengumumkan akan mengizinkan penyimpanan karbon di bawah tanah di lokasi lepas pantai.

Saat itu, anggota Partai Hijau dan Wakil Kanselir Robert Habeck mengatakan strategi pengelolaan karbon yang diusulkan masih perlu diubah menjadi undang-undang yang terperinci.

Dikutip dari Euronews, Jumat (23/8), pengumuman pada 23 Agustus tampaknya memperkuat strategi tersebut.

Pihak yang kontra berpendapat bahwa penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) belum terbukti dalam skala besar dan kurang efektif dibandingkan alternatif seperti tenaga surya dan angin dalam mendekarbonisasi sektor energi.

Namun, dokumen yang bocor dan dilihat oleh Euronews pada bulan Januari menyatakan bahwa Uni Eropa mendukung penangkapan karbon sebagai hal yang sangat diperlukan untuk memenuhi target Uni Eropa dalam menghilangkan emisi gas rumah kaca.

Dokumen tersebut mengisyaratkan bahwa Komisi Eropa sedang mempertimbangkan untuk menjanjikan berbagai dukungan kebijakan dan keuangan untuk teknik kontroversial tersebut.

Bagaimana program baru akan berjalan?

Kementerian Ekonomi Jerman berencana untuk meluncurkan program baru tersebut bulan depan, yang juga mencakup proyek-proyek untuk beralih ke produksi yang lebih ramah iklim.

Perusahaan-perusahaan kemudian akan memiliki waktu tiga bulan untuk mengajukan proyek guna mendapatkan dukungan.

Program ini dijadwalkan berlangsung hingga 2030, dengan penawaran tahunan.

Pemerintah telah meluncurkan program berjuluk "kontrak karbon untuk perbedaan” yang dimaksudkan untuk membantu peralihan ke metode produksi yang lebih ramah iklim.