Afrika Selatan akan menunda dimulainya proses pengadaan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir baru agar bisa melakukan konsultasi lebih lanjut menyusul adanya gugatan hukum.
Pemerintah mengatakan pada bulan Desember bahwa mereka sedang mempersiapkan untuk meminta penawaran untuk tambahan 2.500 megawatt (MW) tenaga nuklir.
Namun, partai Aliansi Demokratik (DA) yang saat itu beroposisi dan dua organisasi non-pemerintah mengajukan gugatan hukum untuk mencoba memblokir pengadaan tersebut.
DA kini menjadi bagian dari koalisi bentukan pemerintah. Koalisi tersebut dibentuk setelah Kongres Nasional Afrika kehilangan mayoritas parlemen untuk pertama kalinya dalam tiga dekade di pemilihan umum pada bulan Mei.
Secara terpisah, Presiden Cyril Ramaphosa menandatangani undang-undang yang menjadi dasar bagi pasar listrik yang kompetitif.
Reformasi yang telah lama direncanakan dalam Undang-Undang Amandemen Regulasi Ketenagalistrikan merupakan bagian dari upaya untuk membuat sektor kelistrikan lebih efisien di ekonomi paling terindustrialisasi di Afrika, yang telah diganggu oleh pemadaman listrik bergilir selama bertahun-tahun meskipun tidak ada pemadaman listrik selama lebih dari empat bulan.
Menteri Listrik dan Energi Kgosientsho Ramokgopa, yang mengumumkan penundaan pengadaan nuklir pada hari Jumat, mengakui bahwa seharusnya ada partisipasi publik yang lebih besar.
Ia memutuskan untuk menarik dokumen yang akan memungkinkan pengadaan untuk dilanjutkan dari jurnal resmi (gazette) pemerintah.
Para pejabat akan menyusun ulang laporan yang membahas persyaratan yang diberikan regulator energi untuk mendukung pengadaan tersebut dan berkonsultasi kembali dengan publik.
Kgosientsho menegaskan bahwa pemerintah masih ingin memperluas kapasitas nuklir melebihi pembangkit listrik tenaga nuklir Koeberg yang berkapasitas 1.900 MW di luar Cape Town dengan kecepatan dan skala yang dapat ditanggung negara.
"Nuklir adalah bagian dari masa depan, tetapi penting bahwa saat kita melakukan pengadaan, proses pengadaan harus mampu bertahan lama," ujarnya, dikutip dari Reuters, Jumat (16/8).
Ia memperkirakan proses pengadaan dapat tertunda tiga hingga enam bulan.
Penduduk Afrika Selatan mewaspadai ambisi nuklir pemerintah setelah kesepakatan 9.600 MW dengan Rusia yang dimulai selama masa jabatan presiden Jacob Zuma yang dilanda skandal digagalkan pada 2017 oleh gugatan pengadilan.
Koeberg merupakan satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang beroperasi di benua Afrika. Bulan lalu, pembangkit listrik tersebut mendapatkan perpanjangan masa pakai selama 20 tahun.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
