Selandia Baru Hentikan Kebijakan Bersih dan Hijau untuk Dorong Ekonomi

Kredibilitas ramah lingkungan Selandia Baru terancam karena pemerintah membatalkan reformasi lingkungan dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi yang sedang lesu dan memenuhi janji yang dibuat kepada para pemilihnya.

Sejak berkuasa tahun lalu, koalisi kanan-tengah Perdana Menteri Christopher Luxon mengumumkan akan mencabut larangan eksplorasi minyak dan gas, menunda penetapan harga emisi pertanian selama lima tahun dan mendorong lebih banyak penambangan.

Ini adalah bagian dari perubahan prioritas pemerintah untuk meningkatkan ekspor guna mendukung ekonomi yang hanya tumbuh 0,3% di tahun berjalan hingga Maret 2024, pertumbuhan terendah untuk periode yang sama sejak pandemi melanda pada 2020, dan yang memiliki defisit transaksi berjalan sebesar 6,8% dari PDB. 

Ekspor menyumbang hampir seperempat dari ekonomi Selandia Baru.

"Situasi ekonomi bagi saya, bisa dibilang yang terburuk dari serangkaian keadaan yang dapat saya ingat dalam kehidupan dewasa saya. Jadi ketika kesempatan muncul untuk memperjuangkan kebangkitan kembali sektor mineral, hal itu didorong oleh pemahaman yang cukup brutal tentang situasi ekonomi kita," kata Menteri Sumber Daya Shane Jones.

Sektor pertanian termasuk perikanan berkontribusi 5% terhadap ekonomi, dan menyumbang sekitar 80% dari total ekspor.

Para petani yang membantu pemerintahan Luxon berkuasa mengatakan kebijakan lingkungan yang dibatalkan oleh pemerintah koalisi akan membuat produk susu dan daging menjadi terlalu mahal untuk diproduksi.

Saat para petani dan perusahaan menyambut baik perubahan itu, para pegiat lingkungan mengkritik koalisi tersebut atas apa yang mereka sebut sebagai kebijakan yang picik.

"Mereka tidak melihat kedua sisi, dan dampak ekonomi dari penghancuran sendi keseimbangan demi keuntungan cepat bagi pemerintah saat ini, dan dengan demikian membahayakan kemakmuran generasi mendatang Selandia Baru," kata Kepala Eksekutif Organisasi Lingkungan Forest and Bird Nicola Toki.

Minggu lalu, maskapai nasional Air New Zealand menurunkan target emisi 2030-nya, dengan alasan keterlambatan pesawat baru dan tingginya harga bahan bakar ramah lingkungan.

Partai Hijau yang beroposisi mengatakan khawatir bahwa pendekatan ambisi rendah pemerintah terhadap perubahan iklim akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengikutinya.

Laporan dari Komisi Iklim pemerintah yang dirilis minggu lalu mengatakan ada risiko signifikan bagi Selandia Baru untuk memenuhi target emisi domestik 2030 dan 2035 dan pengurangan metana dari hewan dan limbah yang dijanjikannya.

Disebutkan bahwa setiap kekurangan dalam memenuhi target ini akan meningkatkan kebutuhan akan lebih banyak mitigasi untuk memenuhi kontribusi yang ditentukan secara nasional.

Departemen Keuangan tahun lalu memperkirakan mitigasi dapat menelan biaya sebanyak Rp 225 triliun atau NZ$23,5 miliar.

Pemerintah mengatakan sedang menyusun rencana perubahan iklim yang mencakup penanaman lebih banyak pohon, peningkatan pasokan energi terbarukan, dan investasi dalam teknologi mutakhir untuk mengurangi emisi.

Menteri Iklim Simon Watts mengatakan pemerintah berharap dapat memenuhi target 2030 tetapi mengakui masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memenuhi target 2035.

"Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi target perubahan iklim, tetapi cara yang kami lakukan akan berbeda dengan Pemerintah Selandia Baru sebelumnya. Pemerintah ini menggunakan pendekatan biaya terendah untuk memenuhi target iklim. Kami tidak akan menutup sektor-sektor yang mendorong ekonomi dan ekspor kami," kata Simon.

Namun, para aktivis lingkungan mengatakan hal tersebut tidaklah cukup.

Direktur Jaringan Penelitian Perubahan Iklim Universitas Otago Sara Walton mengatakan Selandia Baru akan menghadapi kerusakan reputasi dan finansial yang signifikan jika tidak memenuhi target.

"Lebih penting dari sebelumnya bagi perusahaan untuk mengurangi emisi mereka agar tetap kompetitif secara internasional dalam hal rantai pasokan," kata Sara.

Setelah pemungutan suara di pedesaan membantu pemerintahan koalisi tiga partai meraih kekuasaan tahun lalu, pemerintah berjanji untuk menarik pertanian dari skema perdagangan emisi.

Emisi pertanian akan tetap dikenakan pajak mulai tahun 2030, tetapi peraturan seputar perlindungan wilayah alam yang penting untuk mendukung keanekaragaman hayati sedang ditangguhkan.

Sektor lain yang menjadi target pemerintah adalah energi dan sumber daya mineral.

Pemerintah mengatakan akan mengizinkan eksplorasi minyak dan gas lagi, yang dilarang oleh mantan Perdana Menteri Jacinda Ardern pada 2018 dalam upayanya mengurangi impor batu bara, meningkatkan ekspor bahan bakar, dan menjaga harga energi untuk masyarakat dan usaha kecil tetap rendah.

Pemerintah juga telah menetapkan target untuk menggandakan ekspor mineral menjadi Rp 19 triliun atau NZ$2 miliar selama 10 tahun dan telah mengumumkan inventarisasi sumber dayanya.

Pemerintah juga mengusulkan proses persetujuan jalur cepat yang akan memungkinkan perusahaan tambang untuk menghindari persetujuan sumber daya saat ini jika mereka dapat memperoleh persetujuan menteri.

Ketua Kelompok Lingkungan Kiwis against Seabed Mining Cindy Baxter khawatir hal tersebut akan memungkinkan proyek penambangan dasar laut yang kontroversial untuk dilanjutkan di pantai barat Selandia Baru.

"Itu adalah bagian laut yang indah dengan terumbu karang dan kehidupan laut, yang dapat benar-benar hancur oleh penambangan dasar laut," kata Cindy, dikutip dari Reuters, Senin (5/8).