Parlemen AS Menuntut Informasi ESG dari Investor

Pemimpin Partai Republik dari sebuah komite kongres AS menuntut lebih dari 130 investor untuk menjelaskan tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka.

Hal ini memperlihatkan bagaimana pengawasan dari Partai Republik terhadap inisiatif tersebut terus berlanjut.

Ketua Komite Kehakiman Jim Jordan, yang menulis surat-surat tersebut, memperingatkan para pengelola keuangan bahwa janji kolektif untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dapat melanggar undang-undang antimonopoli.

Minoritas Demokrat dalam komite tersebut tidak setuju akan pernyataan Jim Jordan. Sikap mereka ini mencerminkan perpecahan partisan yang lebih luas tentang masalah tersebut.

Kemarahan Partai Republik ditujukan kepada aliansi yang dibentuk berdasarkan komitmen perusahaan untuk membantu memerangi perubahan iklim, sebagian didorong oleh kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan di industri bahan bakar fosil.

Salah satu kelompok tersebut adalah Climate Action 100+, yang memiliki sekitar 700 penandatangan. Surat-surat komite tersebut berkaitan dengan dorongan Climate Action 100+ bagi perusahaan untuk menerapkan rencana guna menangani transisi energi.

Setiap perusahaan penerima surat ditanya permintaan apa yang akan mereka tulis dalam portofolio mereka, dan diminta untuk menyimpan semua dokumen dan komunikasi yang merujuk atau terkait dengan upaya perusahaan untuk memajukan tujuan terkait ESG.

Seorang perwakilan dari kelompok investor yang berfokus pada iklim Ceres, yang mendirikan Climate Action 100+, mengatakan puluhan ribu dokumen telah dibuat untuk komite dan surat-surat tersebut kemungkinan tidak menghasilkan informasi baru.

Tidak ada gugatan antimonopoli yang diajukan terhadap koalisi iklim mana pun, tetapi komite yang diketuai oleh Jim Jordan mengklaim bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh beberapa manajer aset untuk mengakhiri keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut karena takut akan tindakan keras.

"Surat-surat ini merupakan upaya lain untuk mencegah investor berpartisipasi dalam inisiatif," kata perwakilan Ceres, dikutip dari Reuters, Selasa (30/7).

Komite tersebut juga telah mewawancarai mantan regulator sebagai bagian dari penyelidikan antimonopoli.

Sebuah aturan yang disahkan oleh Presiden AS Joe Biden, yang membatalkan aturan yang ditetapkan oleh pendahulunya Donald Trump untuk membatasi investasi berkesadaran sosial oleh rencana pensiun karyawan, masih dalam proses pengadilan.