Raksasa barang konsumen, termasuk Nestle, Mars Wrigley dan Ferrero, mendukung larangan Uni Eropa terhadap barang impor terkait dengan penggundulan hutan, di tengah seruan dari beberapa perusahaan untuk menunda larangan tersebut.
Undang-Undang Deforestasi, mulai 30 Desember, akan mewajibkan perusahaan yang menjual kakao, kopi, minyak sawit, dan produk lainnya di blok 27 negara tersebut untuk membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan kelompok industri termasuk Konfederasi Industri Kertas Eropa menginginkan kebijakan ini ditunda, dengan alasan adanya keluhan termasuk bahwa sistem Uni Eropa untuk mengelola kepatuhan belum selesai.
Namun beberapa produsen coklat besar mendesak Brussel untuk terus melanjutkannya.
Dalam makalah bersama yang dibagikan dengan tim Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, raksasa makanan Nestle, produsen M&M Mars Wrigley, dan perusahaan coklat Ferrero mendukung undang-undang tersebut.
Namun, mereka mendesak Uni Erooa untuk berbuat lebih banyak guna membantu perusahaan memenuhi tanggal mulai bulan Desember.
“Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) mewakili langkah maju yang penting dalam mendorong transformasi yang diperlukan pada sektor kakao dan coklat, dengan membantu meminimalkan risiko deforestasi yang terkait dengan produk kakao dan coklat yang masuk ke pasar Uni Eropa,” kata makalah bersama tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu (24/7).
Perusahaan-perusahaan tersebut mendesak Uni Eropa untuk membentuk sebuah komite yang berkoordinasi dengan otoritas nasional negara-negara tersebut.
Komite tersebut diminta memberikan panduan mengenai berbagai masalah termasuk penafsiran hukum dan kewajiban uji tuntas perusahaan agar membantu perusahaan mempersiapkan diri untuk mematuhi peraturan tersebut selambat-lambatnya pada 30 Desember.
Makalah tersebut juga ditandatangani oleh Tony's Chocolonely, Fair Trade Advocacy Office (FTAO) dan jaringan kelompok nirlaba Voice yang bekerja di bidang keberlanjutan di sektor kakao.
Perusahaan yang menandatangani dokumen tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Brussels sejauh ini menolak seruan untuk menunda kebijakan tersebut, yang menurut Uni Eropa diperlukan untuk mengakhiri tren kerusakan lingkungan yang menyebabkan sekitar 10% hutan dunia hilang akibat deforestasi pada 1990-2020.
Menurut analisis kelompok kampanye Global Witness, setidaknya 120 juta metrik ton emisi CO2 disebabkan oleh deforestasi yang terkait dengan impor komoditas Uni Eropa yang terkait dengan hutan pada 2021-2022.
Mereka yang menyerukan pengurangan peraturan ini mengatakan bahwa tidak mungkin melacak produk-produk tersebut ke asal-usulnya di sejumlah petak hutan yang kecil.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.