Uni Eropa telah menyetujui skema subsidi €105 juta (Rp 1,8 triliun) untuk mendorong peternak Belanda agar menjauh dari kawasan perlindungan alam dalam upaya mengatasi emisi nitrogen yang berbahaya.
Sejak 2019, negara adidaya pertanian ini telah menyaksikan protes luas dari para petani terhadap upaya pemerintah mengatasi polusi nitrogen, termasuk amonia dari bubur kertas, pupuk kandang, dan pupuk kimia.
Puncaknya adalah ketika Gerakan Petani Warga (BBB) menjadi bagian dari koalisi sayap kanan baru yang mulai menjabat awal bulan ini.
Dikutip dari Euronews, Senin (22/7), skema bernilai jutaan euro yang disetujui hari ini memberikan kompensasi kepada petani yang secara sukarela pindah dari lokasi Natura 2000 yang rusak akibat pengendapan nitrogen.
Kerusakan tersebut bisa menurunkan kualitas lingkungan dan bertentangan dengan Petunjuk Habitat (Habitats Directive), sebuah undang-undang konservasi Uni Eropa yang sudah ada.
Pemilik peternakan skala kecil dan menengah dapat mengklaim hibah langsung sebesar 100% dari biaya relokasi operasi peternakan, termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali bangunan dan infrastruktur peternakan, dan restorasi lokasi yang ditinggalkan, bahkan jika mereka pindah ke negara lain di Uni Eropa.
Berdasarkan undang-undang pasar tunggal Uni Eropa, subsidi nasional dapat dianggap sebagai bantuan negara yang melanggar hukum.
Oleh karena itu, para pejabat Brussels harus memeriksa apakah skema tersebut mencapai tujuan kebijakan yang sah tanpa terlalu mendistorsi pasar.
Komisi mengatakan skema Belanda, yang akan berjalan hingga tahun 2029, penting dan tepat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu pembangunan peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sekaligus mendukung Kesepakatan Hijau Uni Eropa dalam melawan perubahan iklim.
Keputusan ini diambil sekitar 14 bulan setelah pejabat kompetisi Uni Eropa menyetujui bantuan negara sebesar €1,47 miliar (Rp 25 triliun) untuk mengembalikan hingga 120% biaya yang dikeluarkan oleh peternak yang memutuskan untuk menutup operasi peternakan daripada mematuhi batasan nitrogen yang lebih ketat.
Meskipun memiliki kepadatan penduduk tertinggi kedua di Uni Eropa setelah Malta, Belanda adalah eksportir pertanian terbesar kedua di dunia dengan total ekspor hampir €124 miliar (Rp 2.183 triliun) tahun lalu.
Pemerintah baru, termasuk BBB, telah berjanji untuk melonggarkan pembatasan menyusul gelombang protes terhadap kebijakan pengurangan nitrat dari pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mark Rutte yang berhaluan liberal.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
