Target Energi Bersih PLTS dan PLTB Akan Meleset Tanpa Pendanaan £48 M

Pembangkit listrik tenaga surya dan angin diperkirakan berada jauh di bawah target yang diperlukan untuk mendekarbonisasi jaringan listrik Inggris pada 2030 tanpa suntikan dana sebesar £48 miliar (Rp 1.005 triliun).

Perkiraan tersebut datang dari salah satu perusahaan analisis energi terkemuka di Inggris.

Pemerintah Inggris berjanji untuk mewujudkan sistem ketenagalistrikan nol karbon pada 2030, yang memerlukan peningkatan dua kali lipat kapasitas pembangkit listrik tenaga angin di darat, peningkatan tiga kali lipat tenaga surya, dan peningkatan empat kali lipat kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai.

Cornwall Insight, yang muncul dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu perusahaan analisis energi terkemuka, memperingatkan bahwa untuk mencapai target tersebut diperlukan langkah perubahan guna menutup kesenjangan investasi energi terbarukan.

Berdasarkan proyeksi saat ini, tenaga surya dan angin diperkirakan akan menyumbang 44% dari pasokan listrik di Inggris pada 2030, jauh di bawah 67% yang diperlukan untuk menghilangkan bahan bakar fosil dari sistem pembangkit listrik.

Gas masih akan menyumbang 19% pembangkit listrik pada 2030, lebih besar dibandingkan tenaga surya, angin darat, atau angin lepas pantai.

Cornwall mengatakan diperlukan dana tambahan sebesar £48 miliar, selain £18 miliar (Rp 377 triliun) yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh proyek infrastruktur energi terjadwal, untuk memenuhi target pemerintah dalam bidang energi terbarukan.

Namun, mereka memperingatkan bahwa mencapai transformasi tersebut akan menjadi tantangan besar karena adanya kombinasi kendala pendanaan, masalah rantai pasokan, terbatasnya kapasitas pelabuhan dan kebutuhan untuk membangun lebih banyak sambungan ke Jaringan listrik nasional. “Menarik investasi tersebut akan menjadi hal yang penting dalam penyediaan listrik,” kata Cornwall.

Menurut mereka, mungkin diperlukan skema seperti kontrak untuk perbedaan, yang mengunci keuntungan bagi investor dengan menetapkan harga tetap untuk listrik.

Konsultan terkemuka Cornwall Tom Edwards mengatakan persaingan internasional untuk pengembangan proyek ditambah dengan kekurangan material merupakan permasalahan menantang yang seringkali berada di luar kendali pemerintah.

Selain itu, pembaruan pada koneksi jaringan listrik, peningkatan penyimpanan, dan sejumlah perubahan kebijakan lainnya akan diperlukan untuk menjadikan sistem tenaga listrik nol karbon pada 2030 sebagai target yang realistis.

“Tindakan cepat yang dilakukan pemerintahan baru, seperti mencabut larangan de facto terhadap pembangkit listrik tenaga angin darat, merupakan hal yang menggembirakan. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan janji dekarbonisasi menjadi kenyataan,” kata Tom.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengimplementasikan rencana jangka panjangan untuk menjadikan Inggris sebagai negara adidaya energi ramah lingkungan.

“Hanya dalam satu minggu, kami telah menghilangkan hambatan terhadap pembangkit listrik tenaga angin di darat, menyetujui lebih banyak tenaga surya dibandingkan yang telah dipasang pada tahun lalu, dan menetapkan rencana untuk revolusi tenaga surya di atap," ujar juru bicara tersebut.

Menurutnya, berinvestasi pada energi ramah lingkungan adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan energi dan melindungi para pembayar tagihan listrik secara permanen. 

"Oleh karena itu, kita akan melipatgandakan pembangkit listrik tenaga angin di darat, melipatgandakan tenaga surya, dan melipatgandakan tenaga angin lepas pantai pada 2030,” kata juru bicara tersebut, dikutip dari The Guardian, Senin (22/7).

Kebijakan utama Partai Buruh mengenai energi terbarukan adalah pendirian perusahaan milik negara GB Energy untuk berinvestasi pada proyek pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, dan lainnya.

Pemerintah juga telah mengumumkan rencana untuk mempercepat proses perencanaan agar proyek pembangkit listrik baru dapat dilaksanakan lebih cepat.

Pekan lalu, Komite Perubahan Iklim, yang merupakan pengawas iklim pemerintah, memperingatkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Rishi Sunak telah membuat Inggris hanya mampu untuk memenuhi sekitar sepertiga dari pengurangan emisi yang diperlukan untuk mencapai target perjanjian Paris di Inggris untuk mengurangi karbon sebesar 68% pada 2030.