Open Society Foundations memberikan komitmen hibah sebesar US$400 juta (Rp 6,4 triliun) selama delapan tahun untuk mendukung pengembangan kebijakan industri hijau yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara Selatan.
Program Kemakmuran Ekonomi dan Iklim yang baru akan mendanai upaya-upaya di Amerika, Afrika, kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia Tenggara untuk mendorong kebijakan yang memajukan kemakmuran ekonomi sekaligus mengatasi keadaan darurat iklim.
Kegiatan ini akan mencakup dukungan bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemikir ekonomi independen yang menangani isu-isu kebijakan di berbagai negara, termasuk Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, Senegal, Malaysia, dan Indonesia. Hibah pertama diharapkan akan diberikan akhir tahun ini.
Inisiatif ini akan mendukung agenda ekonomi hijau dan berkeadilan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketidaksetaraan di negara-negara berkembang. Inisiatif ini juga akan mengeksplorasi dampak perpajakan dan pembiayaan internasional terhadap investasi negara-negara berkembang dalam inisiatif hijau.
Ini adalah program baru besar pertama yang diumumkan setelah transformasi organisasi selama dua tahun di Open Society yang telah selesai pada awal tahun ini.
“Sistem ekonomi saat ini membuat negara-negara berkembang gagal. Sistem ini membuat mereka tidak dapat tumbuh secara ekonomi dan memerangi perubahan iklim secara bersamaan," ujar Binaifer Nowrojee, Presiden Open Society Foundations, dalam keterangan resmi, Rabu (17/7).
Menurutnya perlu ide-ide baru untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. "Itulah mengapa Open Society memberikan dana sebesar US$400 juta untuk membantu mencapai tujuan ini,” kata Nowrojee.
Laura Carvalho, Direktur Kemakmuran Ekonomi dan Iklim di Open Society Foundations, yang berbasis di Rio de Janeiro, mengatakan negara-negara berkembang terkendala oleh sistem internasional yang bersifat top-down. Sistem tersebut memaksakan agenda perubahan iklim dengan mengorbankan kemakmuran.
"Kami akan mendorong dan mempromosikan model-model baru pertumbuhan ekonomi hijau yang dibentuk oleh negara-negara Selatan,” kata Carvalho.
Program baru ini akan mendorong pendekatan baru untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ditimbulkan oleh ketergantungan pada bahan bakar fosil dan penggunaan lahan, serta peluang untuk meningkatkan rantai nilai melalui penggunaan mineral penting dan transisi ke sektor-sektor baru yang ramah lingkungan.
Program ini dibangun di atas pekerjaan Open Society sebelumnya. Open Society memiliki sejarah panjang dalam mendukung hak-hak ekonomi dan sosial, seperti hak atas perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan makanan, di samping komitmennya terhadap hak-hak sipil dan politik.
Hal ini merupakan pengakuan bahwa kegagalan ekonomi dan ketidakadilan merupakan ancaman langsung terhadap kondisi politik yang diperlukan agar masyarakat terbuka dan demokratis dapat berkembang.
Pekerjaan Open Society sebelumnya termasuk mengadvokasi sistem tata kelola ekonomi global yang lebih adil dan perpajakan internasional yang lebih adil, serta mendanai layanan konsultasi dan konsultasi ekonomi.
Program baru ini merupakan perluasan yang signifikan dan lebih terfokus dari pekerjaan ini. Hal ini mencerminkan tantangan ekonomi dan politik yang semakin besar yang dihadapi oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan urgensi yang ditimbulkan oleh kebutuhan untuk menyelaraskan transisi iklim dan pembangunan sosio-ekonomi.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
