Parlemen Uni Eropa Kurang Mendukung Kebijakan Hijau

Komisi Eropa tidak lagi dapat mengandalkan konsensus di antara para anggota parlemen dalam mendukung kebijakan perubahan iklim yang ambisius.

Hal ini karena para anggota parlemen terpecah mengenai apakah akan membatalkan atau memperkuat langkah-langkah kebijakan ramah lingkungan.

Setelah pemilu Uni Eropa bulan lalu, para anggota parlemen yang baru terpilih mendiskusikan prioritas kebijakan Parlemen Uni Eropa untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Dokumen rancangan prioritas tersebut, yang Reuters review, menunjukkan beberapa kelompok anggota parlemen terbesar berniat untuk memblokir kebijakan-kebijakan iklim baru atau membatalkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada.

Baik Partai Rakyat Eropa (EPP) yang berhaluan kanan-tengah - kelompok anggota parlemen terbesar - dan Kelompok Konservatif dan Reformis Eropa (ECR) yang berhaluan kanan - kelompok terbesar keempat - ingin merevisi larangan Uni Eropa terhadap penjualan mobil bermesin pembakaran baru di tahun 2035.

“ECR akan mendorong agar larangan tersebut dicabut,” kata dokumen rancangan prioritas kelompok tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu (10/7).

ECR juga akan menentang usulan Komisi Eropa yang diharapkan mengikat Uni Eropa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 90% pada 2040 dari tingkat emisi tahun 1990.

“Di tengah tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, meningkatnya harga energi dan biaya karbon, kami khawatir mengenai waktu yang tepat untuk mencapai target iklim yang ambisius,” kata dokumen rancangan tersebut.

Dokumen rancangan prioritas EPP tidak menyebutkan tujuan tahun 2040. Dikatakan bahwa kelompok tersebut mendukung target emisi Uni Eropa yang ada, namun kebijakan ramah lingkungan lainnya harus ditunda – termasuk larangan impor barang-barang yang terkait dengan deforestasi.

Bersama-sama, EPP dan ECR memegang 266 dari 720 anggota parlemen di Parlemen Uni Eropa.

Seruan untuk membalikkan kebijakan iklim kemungkinan juga mendapat dukungan dari aliansi sayap kanan Patriot untuk Eropa yang baru dibentuk, beranggotakan 84 anggota parlemen. 

Namun, kelompok Sosialis dan Demokrat menentang pelemahan kebijakan iklim. Berdasarkan dokumen rancangan prioritasnya, kelompok terbesar kedua dengan 136 anggota parlemen ini menginginkan target iklim tahun 2040 yang ambisius.

Sikap tersebut didukung oleh kelompok liberal Perbarui Eropa (Renew) dan Partai Hijau (Greens), yang mewakili gabungan 129 anggota parlemen.

“Kami mengharapkan Komisi berkomitmen untuk melanjutkan Kesepakatan Hijau… tanpa melakukan kemunduran,” kata dokumen rancangan prioritas kelompok Renew.

Perpecahan tersebut menyulitkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang sedang berusaha mendapatkan dukungan mayoritas anggota parlemen Uni Eropa dalam pemungutan suara minggu depan, agar bisa terpilih kembali dan melanjutkan masa jabatannya.