Uni Eropa Buat Aturan untuk Cegah Perselisihan Proyek Energi Hijau

Uni Eropa akan menetapkan kebijakan yang mengharuskan negara-negara anggotanya bersama-sama mengembangkan mega proyek energi terbarukan.

Ini lakukan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya penundaan proyek energi terbarukan karena perselisihan soal pembagian tagihan.

Seiring dengan semakin cepatnya pergeseran Eropa ke energi rendah karbon, negara-negara anggota Uni Eropa merencanakan PLTB baru dan proyek-proyek energi lepas pantai lainnya yang akan terhubung ke berbagai negara. 

Bagaimana pemerintah dan perusahaan-perusahaan di negara-negara tersebut membagi tagihan untuk proyek-proyek tersebut menjadi pertanyaan dan Brussels khawatir perselisihan mengenai siapa yang harus membayar dapat menghambat pembangunan pusat-pusat energi hijau baru.

"Kami tidak meremehkan potensi konflik, perselisihan, dan penundaan proyek-proyek serumit ini," ujar seorang pejabat senior Uni Eropa, dikutip dari Reuters, Rabu (26/6).

Draf panduan Komisi Eropa, yang akan diterbitkan minggu ini dan dilihat oleh Reuters, akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan mengenai mega proyek energi terbarukan lepas pantai.

Sebagai contoh, negara-negara anggota harus mempertimbangkan untuk menyisihkan sebagian dari congestion revenues dan memasukkan uang mereka ke dalam sebuah dana yang dapat diinvestasikan ke dalam proyek-proyek energi terbarukan di masa depan yang bermanfaat bagi banyak negara di kawasan tersebut.

Congestion revenues adalah pendapatan yang muncul ketika kekuasaan dialihkan antar area dengan harga yang berbeda.

Berdasarkan draf kebijakan tersebut, skema seperti ini akan mengatasi kesenjangan investasi yang sulit untuk diisi, untuk mega proyek energi lintas batas.

Cara lain untuk menutupi kesenjangan pembiayaan dapat mencakup kesepakatan "transfer statistik" di mana satu negara berinvestasi dalam proyek energi terbarukan di negara lain, dengan imbalan menerima kredit yang dapat diperhitungkan oleh negara yang berinvestasi untuk memenuhi target energi terbarukannya.

Belgia dan Prancis saat ini sedang berselisih mengenai rencana pembangunan PLTB baru di lepas pantai Dunkirk, yang mana Belgia menginginkan pemindahannya ke tempat lain.

Negara-negara anggota Uni Eropa juga dapat mengeksplorasi cara-cara baru untuk bersama-sama memiliki proyek-proyek semacam itu, termasuk dengan meluncurkan entitas transmisi tenaga listrik lepas pantai baru untuk mengembangkan proyek-proyek jaringan tenaga listrik lepas pantai yang terhubung ke beberapa negara.

Draf panduan tersebut juga mendesak mereka untuk memutuskan lebih awal bagaimana cara membagi congestion revenues yang pada akhirnya akan dihasilkan oleh sebuah proyek dan mempertimbangkan untuk membagi pendapatan tersebut bukan hanya berdasarkan pembagian kepemilikan proyek, tetapi juga biaya operasional proyek tersebut.