Sekjen PBB Kecam Suporter Industri Bahan Bakar Fosil

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam suporter industri bahan bakar fosil. Ia mengatakan negara-negara harus menghadapi bukan hanya industri bahan bakar fosil, tetapi juga korporasi yang mendukung upaya-upaya menghalangi aksi iklim.

Antonio, yang telah lama mengkritik peran perusahaan minyak dan gas dalam mendorong perubahan iklim, menyebut industri tersebut telah menghabiskan miliaran dolar untuk memutarbalikkan kebenaran, menipu publik, dan menabur keraguan mengenai perubahan iklim, sementara hanya menginvestasikan 2,5% dari total modalnya untuk alternatif energi bersih.

Dalam pidatonya di Museum Sejarah Alam Amerika di New York, Antonio mengkritik lembaga-lembaga keuangan serta perusahaan PR dan media yang mendukung iklan industri tersebut dan menerima sponsor konten.

“Saya meminta perusahaan-perusahaan ini untuk berhenti mendukung penghancuran planet. Berhentilah menerima klien bahan bakar fosil baru, mulai hari ini, dan buatlah rencana untuk membatalkan klien yang sudah ada,” ujarnya, dikutip dari Reuters pada Rabu (5/6).

Menurut dia, negara-negara harus melarang iklan semacam itu seperti yang dilakukan oleh banyak negara terhadap tembakau dan produk-produk lain yang telah terbukti berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pernyataan Sekjen PBB pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini muncul ketika perusahaan-perusahaan minyak dan gas besar melawan para aktivis pemegang saham yang mendesak lebih banyak aksi iklim korporat, dan saat beberapa anggota parlemen AS meningkatkan penyelidikan mereka terhadap apakah industri tersebut berperilaku curang.

Industri minyak AS menolak klaim bahwa mereka telah menghambat kemajuan iklim, dengan American Petroleum Institute menyebut penyelidikan baru-baru ini terhadap pergerakan sektor tersebut sebagai gangguan politik.

Antonio mendesak bank dan investor untuk berhenti mendanai proyek-proyek bahan bakar fosil, dan untuk mempresentasikan rencana yang terbuka, kredibel, dan terperinci untuk mengalihkan pendanaan dari bahan bakar fosil ke energi bersih dengan target yang jelas untuk tahun 2025 dan 2030.

Dalam 18 bulan ke depan, Antonio mengatakan negara-negara harus fokus untuk mengurangi emisi, melindungi manusia dan alam dari iklim ekstrem, meningkatkan pendanaan iklim, dan menekan industri bahan bakar fosil.

“Ini adalah waktu yang tepat untuk menetapkan harga karbon yang efektif, dan mengenakan pajak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan bahan bakar fosil,” ujarnya, mengulangi seruan yang telah ia sampaikan berulang kali sejalan dengan saran dari panel penasihat iklim PBB yang dikeluarkan pada KTT iklim PBB COP28 di Dubai tahun lalu.

Panel penasihat iklim PBB juga mendesak diakhirinya subsidi bahan bakar fosil, yang mencapai rekor tertinggi tahun lalu dengan total lebih dari US$7 triliun (Rp 113.937 triliun) di seluruh dunia.

Sebaliknya, uang tersebut dapat membantu transisi ke energi bersih atau mempersiapkan diri untuk menghadapi iklim ekstrem. "Pendanaan iklim bukanlah bantuan. Hal ini sangat penting untuk masa depan yang layak huni bagi semua,” kata Antonio.