Jerman Kemungkinan Gagal Penuhi Target Iklim 2030

Jerman kemungkinan besar akan gagal mencapai target gas rumah kaca di tahun 2030. Ini bertentangan dengan prediksi menteri iklim di bulan Maret dan menyerukan langkah-langkah kebijakan baru.

Dewan Pakar Masalah Iklim, yang memiliki otoritas independen untuk menilai kinerja iklim di Jerman, mengatakan Jerman kemungkinan tidak bisa memenuhi target pengurangan 65% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 1990 karena sektor-sektor seperti transportasi dan konstruksi kesulitan untuk memenuhi target mereka.

Temuan-temuan ini muncul setelah Jerman baru saja memperkenalkan undang-undang perlindungan iklim yang lebih fleksibel di bulan April, yang memberikan kelonggaran bagi sektor-sektor yang berkinerja buruk seperti transportasi. 

Namun, Undang-Undang Perlindungan Iklim juga akan mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan untuk target 2030 jika Dewan Pakar untuk Masalah Iklim mengonfirmasi temuannya dalam laporan tahunan berikutnya pada 2025.

Maret lalu, Menteri Perlindungan Iklim Robert Habeck, dengan mengutip data dari Badan Lingkungan Hidup Federal (UBA), mengatakan Jerman untuk pertama kalinya berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target iklimnya setelah emisi turun 10% pada 2023.

Namun, dewan tersebut mengatakan bahwa perkiraan UBA sebelumnya untuk hampir semua sektor ekonomi terlalu optimis, dan menambahkan bahwa Jerman tidak akan berada di jalur yang tepat bahkan setelah tahun 2030, sehingga membahayakan tujuan negara tersebut untuk menjadi netral iklim pada 2045.

“Dengan latar belakang ini, kami merekomendasikan untuk tidak menunggu target terlewatkan lagi, tetapi lebih baik memeriksa implementasi langkah-langkah tambahan yang tepat waktu,” kata Ketua Dewan Pakar untuk Masalah Iklim Hans-Martin Henning, dikutip dari Reuters pada Senin (3/6).

Undang-Undang Perlindungan Iklim Jerman disetujui setelah berbulan-bulan perdebatan oleh koalisi pemerintah, yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat, Partai Hijau, dan Partai Demokratik Pro-Bisnis (FDP).

FDP, yang memimpin kementerian transportasi, mengkampanyekan perubahan untuk memberikan kelonggaran kepada beberapa sektor yang secara konsisten tertinggal selama batas CO2 nasional tidak terlampaui.

Dengan adanya sektor-sektor tertentu yang tidak termasuk, penyusunan langkah-langkah iklim yang lebih ambisius akan menjadi tanggung jawab pemerintah, menurut undang-undang yang telah direformasi, tanpa menjelaskan siapa yang akan bertanggung jawab.

Bahkan dengan undang-undang iklim nasional yang lebih fleksibel, Jerman harus memenuhi target Uni Eropa dan berisiko membayar miliaran euro untuk sertifikat emisi atau denda jika gagal melakukannya.