Jerman Ingin Capai Nol Emisi Tanpa Keluarkan Banyak Uang

Jerman menghadapi kesulitan dalam mencari cara untuk mendanai upayanya menjadi netral iklim pada 2045 mengingat keterbatasan anggaran saat ini.

Kabinet Jerman mengesahkan anggaran tahun 2025 pada hari Rabu setelah perselisihan selama berbulan-bulan, namun hal ini menyisakan kesenjangan sebesar 17 miliar euro atatu US$18,58 miliar (Rp 300 triliun) antara proyeksi pengeluaran dan pendapatan yang masih harus ditutupi.

Kekurangan pendanaan seperti ini akan membuat upaya mengalihkan industri dan pertanian ke emisi rendah atau nol yang sudah berbiaya tinggi menjadi lebih sulit dan dapat melemahkan beberapa proyek energi pemerintah koalisi.

Biaya transisi energi, termasuk elektrifikasi, penyerapan karbon, dan hidrogen terbarukan, sulit dihitung namun diperkirakan akan mencapai triliunan euro.

Pemerintah Jerman harus mampu menunjukkan bagaimana biaya dapat ditanggung secara adil antara masyarakat luas dan pelanggan energi, sekaligus berupaya menarik investasi swasta.

Dikutip dari Reuters, Kamis (18/7), berikut ikhtisar instrumen pemerintah selama ini:

HARGA CO2 DAN SKEMA PERDAGANGAN EMISI
Penetapan harga emisi karbon dioksida dan perdagangan wajib izin polusi CO2, yang diperkenalkan di Uni Eropa pada 2005, telah berhasil dan masih dianggap sebagai salah satu mekanisme paling efektif untuk mendorong pengurangan emisi.

Ini mencakup pembangkit listrik, industri, dan operator penerbangan. Peserta diberikan, atau harus membeli, sertifikat yang dapat mereka jual jika mereka mempunyai kelebihan izin karbon.

Negara-negara Uni Eropa menerima uang dari penjualan izin tersebut. Jerman menerima sekitar 18 miliar euro (Rp 317 triliun) pada 2023 untuk Dana Iklim dan Transformasi, yang dirancang untuk mendanai langkah-langkah dekarbonisasi lainnya.

PAJAK BAHAN BAKAR
Pajak nasional di Jerman ini telah dikenakan untuk energi panas dan transportasi sejak 2021 untuk bahan bakar seperti minyak pemanas dan solar mencakup sektor-sektor yang tidak tunduk pada skema izin karbon.

Hal ini dirancang untuk mendorong peralihan ke mobil listrik atau pompa panas.

Rencana awalnya adalah memberikan potongan iklim kepada masyarakat untuk meringankan dampak pajak terhadap rumah tangga berpendapatan rendah atau masyarakat yang menyewa rumah dan tidak mempunyai pengaruh terhadap efisiensi energi bangunan mereka.

Namun, hal ini tidak terjadi karena keterbatasan anggaran.

UNDANG-UNDANG ENERGI TERBARUKAN
Biaya tambahan energi terbarukan, yang diperkenalkan tahun 2000 untuk mempromosikan energi ramah lingkungan melalui feed-in tariff yang dibayarkan kepada operator pembangkit listrik tenaga surya dan angin, telah berperan penting dalam penyediaan kapasitas yang cukup bagi Jerman untuk memperoleh lebih dari 50% produksi listrik dari fasilitas produksi nol karbon.

Konsumen harus membayar biaya tambahan dalam tagihan mereka. Namun karena biayanya yang tinggi, program ini dihapuskan pada paruh kedua 2022 dan dihapuskan sepenuhnya tahun 2023. Saat ini biayanya ditanggung oleh anggaran umum negara.

Ini berarti pada 2024, misalnya, lebih dari 20 miliar euro (Rp 352 triliun) mengalir ke operator jaringan transportasi listrik sehingga mereka dapat membayar harga tetap kepada produsen listrik ramah lingkungan ketika jaringan listrik menerima output yang mendapat prioritas di jaringan listrik.

RETRIBUSI HARGA LISTRIK
Jerman juga telah mengenakan pungutan tambahan pada harga listrik untuk membantu membiayai energi terbarukan.

Ini termasuk biaya sambungan angin lepas pantai, biaya penggunaan jaringan, dan keringanan bagi pelanggan besar dari biaya pro rata yang tersebar di antara pelanggan lainnya.

Pemerintah juga mempertimbangkan pungutan baru untuk membantu pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas namun siap untuk dikonversi menjadi hidrogen.

BIAYA GRID
Biaya penggunaan jaringan listrik mencakup sekitar 20% tagihan masyarakat di Jerman.

Biaya ini akan meningkat untuk mencerminkan biaya perbaikan jaringan listrik yang diperlukan untuk mengangkut energi terbarukan dalam jumlah besar.

Total biayanya kemungkinan akan mencapai beberapa ratus miliar euro pada 2045.

MENYEBARKAN BIAYA GRID TRANSPORTASI HIDROGEN
Menteri Ekonomi Robert Habeck mendukung sistem untuk menyebarkan biaya jaringan transportasi hidrogen yang ramah lingkungan ke generasi mendatang.

Berdasarkan rencana ini, negara akan membayar ke dalam “rekening amortisasi” untuk pembangunan infrastruktur dan memulihkannya dalam jangka panjang.

PERJANJIAN PERLINDUNGAN IKLIM
Perjanjian perlindungan iklim, juga dikenal sebagai kontrak karbon, memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan untuk bahan bakar alternatif yang awalnya mahal, yang kemudian mereka ajukan melalui tender.

Perusahaan-perusahaan tersebut membayar kembali subsidi kepada negara setelah biaya operasional turun karena teknologi alternatif menjadi lebih efisien.

PENINGKATAN JAMINAN PASCABAYAR ENERGI TERBARUKAN
Pemerintah ingin mengganti jaminan pembayaran 20 tahun yang diatur dalam undang-undang energi terbarukan yang lama karena konsumen tidak lagi mampu membayar tagihan atas bantuan yang diberikan kepada produsen.

Tujuannya adalah untuk beroperasi dengan batasan harga guna mengurangi beban anggaran umum negara, sambil tetap mempertahankan rencana ekspansi.