Studi: Perusahaan Plastik Blokir Upaya Mitigasi dan Langgar Hukum AS

Perusahaan-perusahaan telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menghalangi upaya-upaya untuk mengatasi krisis plastik dan mungkin telah melanggar sejumlah undang-undang di Amerika Serikat (AS).

Laporan penelitian dari Center for International Environmental Law (CIEL) merinci beban yang ditimbulkan oleh polusi plastik terhadap kota-kota dan negara bagian di AS.

CIEL menyatakan produsen plastik mungkin melanggar undang-undang tentang gangguan publik, pertanggungjawaban produk, dan perlindungan konsumen.

Hal ini terjadi ketika kota-kota seperti Baltimore mulai mengajukan klaim terhadap produsen plastik. Namun, para peneliti menulis bahwa kasus-kasus yang ada kemungkinan besar hanyalah permulaan karena semakin banyak negara bagian dan kota yang bergulat dengan tantangan akumulasi sampah plastik dan kontaminasi mikroplastik.

Pembayar pajak menanggung biaya untuk membersihkan polusi plastik dari jalanan dan saluran air, dan penelitian menunjukkan bahwa orang dapat menelan plastik senilai satu kartu kredit per minggu.

"Kami berada di tengah-tengah eksperimen manusia berskala populasi tentang dampak paparan racun multigenerasi. Plastik berada di pusatnya," kata Presiden CIEL Carroll Muffett, yang juga salah satu penulis laporan penelitian tersebut, dikutip dari The Guardian, Rabu (26/6).

Berdasarkan dokumen internal yang baru terungkap dan investigasi sebelumnya, peneliti menulis bahwa para produsen mengetahui risiko-risiko tersebut, tetapi tetap saja memproduksi dan memasarkan plastik.

Menurut para peneliti, produsen petrokimia seperti ExxonMobil Chemical dan Shell Polymers, serta produsen barang plastik sekali pakai seperti Coca-Cola, PepsiCo, dan Unilever, harus bertanggung jawab.

Carroll mengatakan produksi plastik global meledak tak lama setelah perang dunia kedua, ketika industri yang selama ini memproduksi plastik terutama untuk keperluan militer membutuhkan pasar baru.

Dari 1950 hingga 2000, produksi plastik global melonjak dari 2 juta ton menjadi 234 juta ton per tahun.

"Selama 20 tahun ke depan, produksi meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 460 juta ton di tahun 2019," ujar para penulis, mengutip data dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Namun, produsen plastik mengetahui pada 1950-an bahwa produk mereka tidak dapat terurai dan di tahun 1969, menurut dokumen yang ada, para pelaku industri mendiskusikan tentang plastik yang terakumulasi di lingkungan tetapi tetap memasarkannya.

Seiring dengan meningkatnya keprihatinan publik terhadap polusi plastik, industri menanggapinya dengan kampanye pemasaran yang canggih untuk mengalihkan kesalahan dari produsen ke konsumen, misalnya, dengan mempopulerkan istilah litterbug. Litterbug adalah sebutan untuk orang yang secara sembarangan membuang sampah di tempat umum.

Pada tahun 1980-an, industri ini menyesatkan publik dengan melobi negara-negara bagian untuk mengadopsi sistem penomoran kemasan plastik yang menyerupai simbol daur ulang "anak panah yang saling mengejar" dan seakan mengindikasikan daur ulang. Di waktu yang sama, beberapa kota mulai berusaha mengurangi polusi plastik.

Penggunaan simbol-simbol tersebut kini sedang dievaluasi ulang oleh Komisi Perdagangan Federal.

Para peminat plastik tampaknya menggunakan taktik yang sama saat ini. Dengan menggunakan basis data iklan Facebook, para peneliti menemukan bahwa kelompok perdagangan petrokimia, American Chemistry Council, telah menjalankan iklan lokal senilai US$10 juta (Rp 163 miliar) di negara-negara bagian AS dalam beberapa tahun terakhir. 

Iklan tersebut mendorong orang untuk menghubungi pejabat setempat untuk menentang tindakan anti-plastik dan mendukung apa yang disebut daur ulang lanjutan, yang memecah polimer plastik tetapi boros energi dan menciptakan polusi.

Presiden America's Plastic Makers, Ross Eisenberg, menyebut penelitian tersebut sebagai gangguan yang salah arah dari sumber daya yang digunakan industri untuk mencegah polusi. America's Plastic Makers merupakan bagian dari American Chemistry Council.

Menurut Ross, laporan penelitian tersebut mengabaikan manfaat plastik bagi lingkungan dengan mengutip studi dari McKinsey yang diperdebatkan oleh para pemerhati lingkungan.

Menurut laporan tersebut, dampak dari penipuan dan polusi plastik ini sangat luas. Plastik telah menyumbat saluran pembuangan, yang menyebabkan peningkatan banjir, dan juga memaksa pemerintah kota untuk berinvestasi pada pembelian alat skimmer yang mahal untuk menyingkirkan material dari saluran air.

Hal ini juga telah mengekspos populasi terhadap mikroplastik, yang menurut penelitian telah menyebar luas dan menurut para peneliti berbahaya.

Laporan tersebut menguraikan berbagai teori hukum yang dapat membantu pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban atas bahaya-bahaya yang timbul.

Gangguan dapat menjelaskan bahaya-bahaya itu sendiri, tanggung jawab produk dapat membuat perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh desain yang buruk, dan hukum perlindungan konsumen dapat digunakan untuk memerangi praktik pemasaran yang menipu.