Katadata Green
Banner

CORE Indonesia Soroti Pembagian Manfaat Hilirisasi Mineral bagi Daerah

Katadata/Jeany
Avatar
Oleh Ardhia Annisa Putri 19 November 2026, 16.36

Hilirisasi mineral menjadi salah satu strategi negara penghasil sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, pembangunan industri pengolahan belum otomatis memastikan manfaat ekonomi terdistribusi secara merata kepada masyarakat di daerah penghasil.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam sesi Green Industrialisation and Critical Minerals Governance di Paviliun Regional Climate Foundations (RCF), Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31, pada Kamis (12/11).

Diskusi yang diselenggarakan CORE Indonesia itu menghadirkan perwakilan lembaga dari Indonesia, Meksiko, dan dan sejumlah negara Afrika untuk membahas tata kelola mineral kritis serta pembagian manfaat industri pengolahan.

Di Indonesia, persoalan tersebut terlihat dari perkembangan kawasan industri nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang industri pengolahan belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepada Katadata, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan industri belum mencerminkan besarnya manfaat yang diterima masyarakat lokal.

“Investasi smelter memang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, manfaatnya tidak dinikmati oleh masyarakat di daerah itu sendiri karena justru bocor atau mengalir ke luar daerah,” kata Faisal, Kamis (19/11).

Kebocoran Ekonomi dan Lemahnya Keterlibatan UMKM Lokal

Faisal menyebut, selama periode 2014-2024, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di Morowali meningkat sekitar 23 persen per tahun. Sementara itu, di Halmahera Tengah, Maluku Utara, pertumbuhannya mencapai sekitar 29 persen per tahun. Namun, pengeluaran per kapita masyarakat hanya meningkat sekitar 2-2,5 persen per tahun.

CORE Indonesia juga menggunakan indikator yang disebut indeks penghisapan daerah untuk mengukur kebocoran ekonomi regional. Berdasarkan perhitungan CORE, indeks Morowali meningkat dari 0,86 pada 2016 menjadi 0,98 pada 2024. Sementara itu, indeks Morowali Utara naik dari 0,55 menjadi 0,92 pada periode yang sama.

“Makin mendekati satu, makin besar nilai tambah yang keluar dari daerah,” ujar Faisal.

Ia mencontohkan, PDRB per kapita Morowali pada 2024 mencapai sekitar 12 kali rata-rata nasional. Namun, tingkat kemiskinannya masih 11,6 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 8,5 persen.

Salah satu persoalan yang turut memengaruhi distribusi manfaat ekonomi adalah rendahnya kemitraan antara UMKM lokal dan industri besar. Berdasarkan temuan lapangan CORE Indonesia di Morowali, kurang dari 1 persen UMKM lokal yang telah bermitra dengan industri besar.

Menjelaskan kondisi tersebut, Faisal menyoroti belum memadainya aturan yang mengikat industri besar untuk melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja setempat.

“Belum ada regulasi yang cukup kuat yang mewajibkan industri besar untuk meningkatkan kandungan lokal, misalnya dengan menyerap tenaga kerja lokal dan bermitra dengan UMKM lokal,” kata Faisal.

Di sisi lain, UMKM juga menghadapi kendala untuk memenuhi kebutuhan industri, terutama dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Karena itu, diperlukan agregator yang dapat menghimpun sekaligus menjamin pasokan UMKM lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Pengembangan kemitraan tersebut membutuhkan pembagian peran antarpemangku kepentingan. Pemerintah dapat memperkuat aturan dan penegakannya, sementara industri besar dapat membantu penyediaan infrastruktur melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil juga dapat mendukung pendampingan serta pemenuhan legalitas UMKM.

Insentif Industri Perlu Dikaitkan dengan Benefit-Sharing

Menurut Faisal, salah satu perubahan kebijakan yang mendesak adalah mengaitkan insentif industri dengan distribusi manfaat ekonomi yang inklusif dan penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Ia mengusulkan agar pemberian insentif disertai persyaratan yang dapat diukur dan diverifikasi. “Insentif dapat dibuat bersyarat, yaitu dikaitkan dengan kepatuhan ESG dan pemenuhan kandungan lokal (seperti tenaga kerja dan UMKM lokal) yang terverifikasi lembaga independen,” ujar Faisal.

Faisal juga menilai, kebijakan insentif bersyarat tersebut membutuhkan kerangka yang terpadu dan terintegrasi lintas kementerian serta pemerintah pusat dan daerah. Penyelarasan diperlukan agar kebijakan investasi, industri, ketenagakerjaan, dan pengembangan usaha lokal berjalan searah.

Selain itu, keberlanjutan energi juga menjadi perhatian dalam pengembangan industri mineral. Menurut Faisal, ketergantungan pada energi fosil berisiko memengaruhi daya saing produk hilirisasi Indonesia, terutama ketika pasar tujuan ekspor mulai menerapkan persyaratan terkait emisi dan keberlanjutan.

Ia menjelaskan, olahan nikel Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa melalui dua jalur. Pertama, melalui produk baja nirkarat dan feronikel yang masuk dalam cakupan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Kedua, melalui baterai kendaraan listrik lewat rantai pasok produsen baterai Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia.

CBAM berlaku sejak 1 Januari 2026. Importir Uni Eropa wajib menyerahkan sertifikat untuk emisi yang terkandung dalam produk yang tercakup aturan tersebut, dengan penyerahan pertama untuk emisi 2026 dilakukan pada 2027.

Sementara itu, Regulasi Baterai Uni Eropa mewajibkan paspor baterai mulai 18 Februari 2027 untuk kategori baterai tertentu, termasuk baterai kendaraan listrik. Kewajiban uji tuntas atau due diligence rantai pasok baterai berlaku mulai 18 Agustus 2027.

Faisal menilai, ketergantungan pada energi fosil membuat produk olahan nikel Indonesia masih memiliki intensitas karbon tinggi. Ia juga menyoroti standar ESG yang dinilainya masih tertinggal dari standar internasional, belum adanya standar nasional uji tuntas, serta sebagian penilaian ESG yang masih dilakukan secara mandiri atau self-assessment.

“Dengan demikian, transisi ke energi bersih memang membutuhkan biaya di awal, tetapi justru akan menentukan daya saing dan akses pasar ke depan,” kata Faisal.

Menurut dia, diperlukan sinergi dan penyelarasan kebijakan antarpemangku kepentingan, termasuk penyusunan skema pembiayaan untuk mengatasi hambatan investasi energi bersih dalam industrialisasi mineral.

Faisal juga mengingatkan pentingnya menyiapkan mekanisme pembagian manfaat atau benefit-sharing mechanism (BSM) sebelum pembangunan industri dimulai. “Pengalaman kami menunjukkan BSM yang tidak didesain sejak awal akan sulit diperbaiki dalam waktu singkat,” ujarnya.

Pelajaran dari Negara Penghasil Mineral Lain

Persoalan distribusi manfaat hilirisasi juga dihadapi negara penghasil mineral lainnya. Dalam diskusi COP31, pengalaman sejumlah negara Afrika menunjukkan bahwa larangan ekspor mineral mentah belum cukup untuk membangun industri pengolahan domestik. Kebijakan tersebut perlu didukung kesiapan pasokan listrik, tenaga kerja terampil, investasi, dan fasilitas pengolahan lokal.

Sementara itu, pembahasan mengenai Meksiko menyoroti perlunya integrasi kebijakan energi, pertambangan, dan pengembangan industri. Diskusi juga menyinggung praktik di Ghana. Di negara tersebut perusahaan melibatkan asosiasi masyarakat lokal dalam kegiatan operasional dan rantai pasok.

Berbagai pengalaman tersebut memperkuat pembahasan mengenai pentingnya menyiapkan kapasitas lokal dan mekanisme pembagian manfaat sejak awal pembangunan industri.

 

Editor : Septiani Teberlina
;

Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.