Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak Pemerintah Indonesia mempercepat pengakuan dan perlindungan wilayah adat. Desakan tersebut mengemuka di tengah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties (COP 31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026.
Momentum tersebut bertepatan dengan satu tahun peluncuran Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC) pada COP 30 di Belém, Brasil. Melalui komitmen internasional tersebut, pemerintah negara-negara pemilik hutan tropis berjanji mempercepat pengakuan hak atas tanah dan memperkuat tata kelola wilayah masyarakat adat serta komunitas lokal.
Direktur Perluasan Partisipasi Publik Masyarakat Adat PB AMAN, Abdi Akbar, mengatakan pihaknya menyambut ILTC sebagai langkah penting untuk mempercepat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat.
“Kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC) sebagai komitmen penting untuk mempercepat pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah adat,” tegas Abdi Akbar, Senin (16/11).
AMAN menegaskan bahwa masyarakat adat di Indonesia telah menjaga dan mengelola wilayahnya secara turun-temurun berdasarkan hukum, pengetahuan, serta sistem tata kelola adat masing-masing.
“Pengakuan wilayah adat bukan pemberian negara, melainkan pengakuan atas hak-hak Masyarakat Adat yang telah ada jauh sebelum negara berdiri. COP 31 harus menjadi momentum untuk mengubah komitmen menjadi kepastian hak dan perlindungan nyata bagi Masyarakat Adat,” tambah Abdi.
Desakan AMAN tersebut sejalan dengan pernyataan bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat adat, komunitas lokal, masyarakat keturunan Afrika, dan kelompok masyarakat sipil dari berbagai negara yang disampaikan di COP31 pada 16 November 2026.
Kelompok-kelompok tersebut meminta pemerintah dan mitra internasional memastikan ILTC menghasilkan perlindungan wilayah di lapangan, bukan berhenti pada pengakuan hukum di atas kertas.
Pernyataan tersebut juga didukung sejumlah organisasi internasional, termasuk Global Alliance of Territorial Communities (GATC), Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests (AMPB), dan Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB). Abdi Akbar turut hadir mewakili AMAN.
Kelompok masyarakat sipil tersebut mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah dan mitra internasional. Pertama, mempercepat pengakuan, pemetaan batas, dan perlindungan wilayah adat.
Kedua, memperkuat kelembagaan serta tata kelola masyarakat adat, termasuk menghormati prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Ketiga, meninjau konsesi industri dan infrastruktur yang berpotensi bertentangan dengan hak masyarakat adat.
Keempat, menyelaraskan kebijakan penggunaan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, dan investasi dengan hak masyarakat adat. Kelima, memastikan pendanaan langsung, berkelanjutan, dan mudah diakses untuk mendukung perlindungan serta tata kelola wilayah yang dipimpin masyarakat adat.
Tuntutan tersebut berkaitan dengan temuan laporan terbaru berjudul From Commitment to Territorial Security through the Intergovernmental Land Tenure Commitment: Strengthening Land Rights and Governance in the Face of Industrial Pressures. Laporan yang dirilis pada 12 November 2026 itu disusun oleh Earth Insight bersama GATC, Tenure Facility, Rights and Resources Initiative (RRI), Global Land Alliance, dan PINGO's Forum.
Laporan tersebut memetakan tekanan industri terhadap wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal di empat kawasan hutan tropis, yakni Amazon, Mesoamerika, Cekungan Kongo, dan Indonesia.
Khusus di Indonesia, sekitar 6 juta hektare atau 18% wilayah masyarakat adat yang dipetakan tumpang tindih dengan konsesi kayu (wood concessions). Temuan ini memperlihatkan pengakuan hukum saja belum tentu menjamin masyarakat adat dapat mengendalikan dan mengelola wilayahnya.
Di kawasan Amazon, sekitar 31 juta hektare wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal tumpang tindih dengan blok minyak dan gas. Sementara itu, konsesi pertambangan mencakup 9,8 juta hektare wilayah mereka.
Di Mesoamerika, konsesi pertambangan tumpang tindih dengan 18,7 juta hektare atau 17% wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal. Adapun di Cekungan Kongo, blok minyak dan gas mencakup 38% hutan komunitas yang telah dipetakan, sedangkan konsesi pertambangan mencakup 42%.
Laporan tersebut menekankan bahwa ancaman industri tetap berlangsung, termasuk di wilayah yang sudah memperoleh pengakuan hukum. Karena itu, keberhasilan ILTC perlu dinilai dari kemampuan masyarakat menjalankan hak dan kewenangannya, perlindungan dari aktivitas industri yang tidak dikehendaki, serta akses terhadap pendanaan.
Abdi menilai persoalan serupa juga masih dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Pengakuan hukum dan perlindungan wilayah belum berjalan secepat ancaman perampasan tanah yang terjadi di berbagai daerah.
Dalam ILTC yang diluncurkan pada COP30, pemerintah negara-negara peserta berkomitmen mempercepat pengakuan hak tenurial atas sedikitnya 160 juta hektare wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal di negara-negara hutan tropis hingga 2030.
Target tersebut terdiri atas pengakuan baru sedikitnya 80 juta hektare serta penguatan tata kelola dan perlindungan terhadap 80 juta hektare wilayah yang sudah diakui.
Komitmen tersebut dilengkapi Forest and Land Tenure Pledge senilai US$1,8 miliar untuk periode 2026-2030. Pendanaan ini diharapkan mendukung pelaksanaan pengakuan hak atas tanah, penguatan kelembagaan, dan perlindungan wilayah masyarakat adat.
Di Indonesia, pemerintah sebelumnya menyatakan target menetapkan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029. Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat dan penyusunan peta jalan percepatan penanganan hutan adat periode 2025-2029.
Namun, AMAN masih menyoroti realisasi target tersebut. AMAN menyebut hingga menjelang COP 31, pemerintah baru menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan hutan adat seluas 1.175,3 hektare sejak komitmen disampaikan. Luasan tersebut setara sekitar 0,08% dari target 1,4 juta hektare.
Di luar penetapan hutan adat, persoalan pengakuan wilayah adat secara lebih luas juga masih terlihat dalam data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Per Agustus 2026, BRWA mencatat sebanyak 2.284 peta wilayah adat dengan total luas 36,6 juta hektare. Wilayah tersebut tersebar di 32 provinsi dan 209 kabupaten/kota.
Namun, dari keseluruhan wilayah yang telah diregistrasi, baru 418 wilayah adat dengan luas sekitar 7,54 juta hektare yang memperoleh penetapan pengakuan dari pemerintah daerah. Artinya, berdasarkan perbandingan luasan, baru sekitar 20,6% wilayah adat yang teregistrasi memperoleh pengakuan.
Kondisi tersebut memperlihatkan pekerjaan rumah pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penetapan hutan adat, tetapi juga pengakuan wilayah adat melalui kebijakan pemerintah daerah.
Lambatnya pengakuan wilayah adat juga berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tekanan terhadap ruang hidup masyarakat adat.
Berdasarkan catatan akhir tahun 2025, AMAN mendokumentasikan 135 kasus perampasan wilayah adat dengan luas mencapai 3,8 juta hektare. Kasus tersebut berdampak terhadap 109 komunitas masyarakat adat dan menyebabkan 162 warga mengalami kekerasan maupun kriminalisasi.
Perampasan tersebut berkaitan dengan berbagai aktivitas pembangunan dan investasi, mulai dari perkebunan, pertambangan, proyek energi, hingga konsesi kehutanan.
Dalam pernyataan bersama di CO P31, Abdi kembali menegaskan bahwa pengakuan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan nyata terhadap wilayah masyarakat adat.
“Kami ingin menegaskan bahwa berbagai komitmen harus diwujudkan melalui pengakuan hukum dan perlindungan nyata di lapangan. Di Indonesia, Masyarakat Adat telah menjaga dan mengelola wilayah kami secara turun-temurun, berlandaskan hukum adat dan sistem tata kelola yang kami miliki sendiri. Ketika proses pengakuan masih berjalan lambat, perampasan wilayah Masyarakat Adat justru terus berlangsung tanpa henti,” papar Abdi.
Pernyataan tersebut memperkuat tuntutan AMAN agar pemerintah meninjau kembali konsesi yang tumpang tindih dengan wilayah adat dan menghormati prinsip FPIC sebelum menjalankan proyek pembangunan maupun investasi.
Tuntutan ini juga berkaitan dengan pendanaan. Dalam ILTC, pemerintah dan mitra internasional didorong menyalurkan dukungan keuangan secara langsung kepada organisasi masyarakat adat. Mekanisme pendanaan diharapkan fleksibel dan berjangka panjang, sehingga masyarakat adat dapat menentukan sendiri prioritas perlindungan wilayahnya.
Hal tersebut kian penting mengingat laporan ILTC mencatat pendanaan untuk hak tenurial masih menerima kurang dari 1% filantropi terkait iklim dan bantuan pembangunan.
Selain persoalan pengakuan wilayah dan pendanaan, pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat juga menjadi tuntutan utama AMAN.
Hingga 4 November 2026, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masih berada dalam tahap penyusunan di Badan Legislasi DPR. Regulasi ini diharapkan memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif bagi pengakuan dan perlindungan hak kolektif masyarakat adat.
AMAN menilai, kepastian hukum melalui undang-undang diperlukan agar pengakuan masyarakat adat tidak bergantung pada kebijakan sektoral maupun proses administratif yang berbeda-beda di setiap daerah.
Di tengah agenda transisi energi dan pembangunan ekonomi hijau, kepastian tersebut juga dibutuhkan untuk mencegah proyek investasi baru mengabaikan hak masyarakat adat.
Aktivitas pertambangan mineral kritis, pembangunan infrastruktur energi, dan proyek lainnya berpotensi menambah tekanan terhadap wilayah yang selama ini dikelola masyarakat adat.
Desakan yang disampaikan AMAN di COP31 tidak berhenti pada pemenuhan target 1,4 juta hektare hutan adat. AMAN meminta pemerintah memastikan pengakuan tersebut diikuti perlindungan dari perampasan tanah, penghormatan terhadap hak masyarakat dalam mengambil keputusan, serta keterlibatan langsung dalam kebijakan iklim.