Pengembangan energi terbarukan di wilayah perdesaan masih menghadapi tantangan pendanaan. Proyek berskala kecil berbasis komunitas kerap kesulitan menarik investasi komersial karena keterbatasan skala usaha, daya beli masyarakat, serta potensi pengembalian investasi.
Di tengah kondisi tersebut, pendanaan filantropi dinilai dapat berperan sebagai katalis untuk membuka akses pembiayaan bagi proyek-proyek energi bersih yang belum mampu menarik investor komersial.
Program Officer Ford Foundation, Maryati Abdullah, mengatakan pendanaan filantropi dapat membantu mendukung inisiatif energi terbarukan di tingkat komunitas yang belum memiliki daya tarik komersial.
“Pendanaan filantropi dapat berperan sebagai katalis dengan mendukung inisiatif tingkat komunitas yang mungkin belum mampu menarik investasi komersial,” kata Maryati dalam diskusi di Paviliun Regional Climate Foundations (RCF), pada Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, Rabu (11/11).
Pandangan tersebut sejalan dengan analisis terbaru Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia mengenai usulan pembentukan Dana Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Fund (JETF).
Dalam laporan tersebut, CPI mengidentifikasi kesenjangan investasi sebagai salah satu tantangan pengembangan energi bersih di Indonesia.
Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$30,3 miliar per tahun untuk mendukung pencapaian target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Namun, investasi untuk pembangkitan listrik bersih rata-rata baru mencapai US$1,2 miliar per tahun selama periode 2019-2023.
Kesenjangan pendanaan juga dirasakan proyek energi terbarukan berskala kecil di wilayah perdesaan dan komunitas berpenghasilan rendah.
Proyek-proyek tersebut masih banyak bergantung pada anggaran pemerintah dan hibah. Sementara itu, keterbatasan daya beli masyarakat serta tantangan kelayakan finansial membuat proyek energi berbasis komunitas belum mudah memperoleh pembiayaan komersial.
Melalui JETF, CPI mengusulkan penggabungan berbagai sumber pendanaan, mulai dari pemerintah, mitra pembangunan, lembaga filantropi, investor berdampak, hingga lembaga keuangan dan investor komersial.
Dalam skema yang diusulkan, pendanaan publik dan filantropi menjadi modal awal untuk membangun ekosistem proyek sekaligus mengurangi risiko investasi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah first-loss capital, yakni modal yang disiapkan untuk menyerap potensi kerugian awal dalam suatu skema pembiayaan.
CPI menjelaskan, pendanaan filantropi dapat menyediakan first-loss capital sebagai bagian dari mekanisme pengurangan risiko sebelum pembiayaan sektor swasta masuk.
Pada tahap awal, dana publik juga dapat digunakan untuk mendukung studi dasar wilayah, penguatan kapasitas kelembagaan, pemetaan proyek, serta penyusunan mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Selanjutnya, JETF dirancang melalui tiga fase pendanaan, yakni initiation, transition, dan maturity.
Pada fase initiation, pendanaan publik, swasta, dan filantropi dihimpun untuk membangun proyek energi berbasis komunitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Memasuki fase transition, suatu proyek diharapkan telah memiliki model bisnis yang berjalan dan menghasilkan nilai ekonomi serta finansial. Pada tahap ini, pembiayaan dapat dikombinasikan melalui skema blended finance dan pembiayaan berbasis portofolio.
Adapun pada fase maturity, porsi pendanaan komersial diharapkan lebih besar dibandingkan pendanaan publik. Meski demikian, pembiayaan pemerintah tetap diperlukan untuk mendukung layanan publik, pemeliharaan fasilitas, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Direktur CPI Indonesia, Tiza Mafira, mengatakan pembentukan JETF tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses terhadap energi bersih, tetapi juga menghubungkan investasi energi terbarukan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Transisi energi berkeadilan bukan hanya tentang memperluas akses terhadap listrik bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Melalui JETF yang kami usulkan, kami ingin menghubungkan investasi energi terbarukan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan usaha lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Tiza.
Untuk mendukung mekanisme tersebut, CPI mengidentifikasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai calon pengelola JETF. Pertimbangannya meliputi mandat kelembagaan serta pengalaman BPDLH dalam mengelola pendanaan lingkungan hidup.
Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH, Endah Tri Kurniawaty, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas aliran pendanaan lingkungan hidup ke perekonomian lokal.
“Transisi energi yang berkeadilan membutuhkan skema pendanaan yang mampu menjembatani kesenjangan investasi, mengelola risiko, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Endah.
CPI juga merekomendasikan agar pendanaan publik dan filantropi menjadi modal awal untuk menarik investasi swasta. Upaya tersebut perlu diiringi dengan penyusunan daftar proyek potensial (project pipeline) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang proyek lokal.
Selain persoalan pembiayaan, keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.
Dalam laporan JETF, CPI mengusulkan tiga fokus penggunaan dana. Pertama, viability gap funding atau dukungan kelayakan, berupa subsidi bunga pembiayaan, bantuan teknis pada tahap awal, dan pendanaan persiapan proyek. Skema ini ditujukan untuk menekan biaya investasi agar tarif listrik yang dihasilkan tetap terjangkau.
Kedua, pendanaan peningkatan dan alih keterampilan (upskilling and reskilling) untuk memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam mengoperasikan dan memelihara fasilitas energi terbarukan.
Ketiga, pendanaan pemanfaatan energi produktif (productive use of energy/PUE) untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha desa dalam memanfaatkan energi bersih bagi kegiatan ekonomi.
Pemanfaatan listrik terbarukan untuk mendukung kegiatan pertanian dan perikanan menjadi salah satu sasaran skema ketiga ini. Misalnya, penggunaan listrik dari pembangkit energi terbarukan untuk mengoperasikan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) hasil perikanan.
Maryati menilai, keberhasilan transisi energi juga perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan dalam prosesnya, bukan hanya dari pembangunan infrastruktur energi bersih.
“Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat lokal memiliki suara dalam proses transisi sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara adil dan merata,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, CPI merekomendasikan penyusunan daftar proyek potensial melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang proyek lokal. Identifikasi kebutuhan energi serta potensi ekonomi setiap wilayah menjadi bagian dari persiapan agar pendanaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Melalui usulan JETF, CPI mendorong mekanisme pendanaan yang tidak hanya memperluas investasi energi terbarukan, tetapi juga mendukung peningkatan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan masyarakat perdesaan.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
