Percepatan transisi energi Indonesia menghadapi tantangan besar. Di tengah kebutuhan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) masih belum tumbuh sesuai target.
Sementara itu, regulasi yang diharapkan menjadi landasan pengembangan energi bersih, yakni Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), masih dalam pembahasan DPR bersama pemerintah.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bauran EBT dalam energi nasional pada 2025 mencapai 15,75 persen. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi 2024 sebesar 14,65%. Meski demikian, capaian tersebut masih di bawah target bauran EBT sebesar 17-19% pada 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang baru.
Kondisi ini menunjukkan pekerjaan rumah dalam pengembangan energi bersih masih besar. Peningkatan kapasitas pembangkit EBT perlu diikuti kesiapan sistem kelistrikan, optimalisasi potensi energi di berbagai daerah, serta dukungan investasi yang memadai.
Di sisi regulasi, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menyatakan DPR memprioritaskan penyelesaian RUU EBET agar dapat disahkan menjadi undang-undang pada 2026. Kepastian hukum dinilai penting untuk mendorong investasi sekaligus mempercepat
Namun, pembahasan RUU EBET juga menyisakan persoalan mendasar, terutama mengenai cakupan definisi energi baru. Dalam draf yang menjadi perdebatan sebelumnya, kategori energi baru turut mencakup sumber energi berbasis batu bara.
Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan yang akan dibawa regulasi tersebut: apakah akan mempercepat pemanfaatan energi terbarukan atau masih memberikan ruang bagi pengembangan energi berbasis fosil?
Percepatan transisi energi membutuhkan lebih dari sekadar target dan komitmen. Regulasi, kesiapan infrastruktur, serta skema investasi perlu berjalan searah agar peningkatan pemanfaatan energi bersih dapat terealisasi.
Salah satu isu yang perlu dicermati dalam pembahasan RUU EBET adalah pembedaan antara energi baru dan energi terbarukan. Kedua kategori tersebut memiliki karakteristik berbeda, terutama jika dilihat dari sumber dan dampaknya terhadap pengurangan emisi.
Energi terbarukan berasal dari sumber alam yang dapat diperbarui secara berkelanjutan, seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan biomassa. Sementara itu, istilah energi baru dalam rancangan regulasi sebelumnya mencakup sejumlah sumber energi yang tidak seluruhnya terbarukan.
Dalam draf RUU EBET yang menjadi bahan pembahasan pada 2022, misalnya, kategori energi baru mencakup nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (coal liquefaction), dan batu bara tergaskan (coal gasification).
Masuknya teknologi pengolahan batu bara ke dalam kategori energi baru menjadi salah satu sumber perdebatan. Sebab, pemanfaatan teknologi tersebut tetap menggunakan batu bara sebagai bahan baku. Pengolahan menjadi bahan bakar atau produk energi lain tidak serta-merta menghilangkan karakteristik fosil dan emisi yang dihasilkan.
Karena itu, substansi RUU EBET perlu dilihat dari sejauh mana regulasi tersebut memberikan prioritas kepada energi terbarukan, termasuk melalui target, insentif, dan mekanisme pengembangan pembangkit bersih.
Perkembangan pembahasan juga perlu diperhatikan. Pada Agustus 2026, DPR menyatakan RUU EBET diprioritaskan untuk diselesaikan pada tahun ini. Namun, pada September 2026, DPR menyetujui perpanjangan waktu pembahasannya agar substansi rancangan undang-undang tersebut dapat dimatangkan.
Di luar persoalan regulasi, salah satu tantangan pengembangan energi terbarukan adalah struktur sistem kelistrikan yang masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar fosil.
Kondisi ini membuat penambahan kapasitas EBT perlu diikuti penyesuaian sistem kelistrikan. Sebab, pembangkit tenaga surya dan angin memiliki karakteristik produksi yang bergantung pada kondisi alam sehingga membutuhkan sistem yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi perubahan pasokan listrik.
Managing Director of Development Investment Danantara Development Management Fund Rachmat Kaimuddin menilai, penyesuaian kontrak pembangkit listrik berbasis fosil dapat membuka ruang lebih besar bagi energi terbarukan.
Dalam diskusi Indonesia’s Strategic Wager: Planning Future Demand, Powering Sustainable Growth di Katadata SAFE 2026 pada 16 September 2026, Rachmat mengusulkan penurunan tingkat take or pay dalam kontrak pembangkit fosil.
Skema take or pay mewajibkan pembayaran listrik sesuai komitmen kontrak meskipun listrik yang diproduksi tidak seluruhnya digunakan. Menurut Rachmat, tingkat take or pay yang tinggi dapat membatasi fleksibilitas sistem ketika pembangkit energi terbarukan mulai bertambah.
“Jika kita dapat menurunkan tingkat take or pay, kita akan memiliki ruang untuk menambahkan pembangkit listrik yang sifatnya variabel,” kata Rachmat.
Penyesuaian kontrak tersebut menjadi salah satu opsi untuk memberi ruang bagi pembangkit energi terbarukan, terutama tenaga surya dan angin. Dengan demikian, penambahan kapasitas EBT perlu diikuti penataan kontrak pembangkit yang sudah ada agar listrik bersih dapat terserap secara optimal.
Tantangan ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan energi. Regulasi yang mendorong peningkatan kapasitas EBT juga perlu didukung pengaturan sistem ketenagalistrikan yang memungkinkan pembangkit energi bersih bersaing dan memperoleh ruang dalam jaringan.
Selain persoalan sistem kelistrikan, percepatan bauran EBT membutuhkan strategi pengembangan yang mempertimbangkan karakteristik dan potensi sumber energi di setiap wilayah.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyoroti potensi energi angin sebagai alternatif ketika pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menghadapi penurunan produksi akibat kondisi cuaca.
Dalam diskusi Powering Industrial Decarbonization: Scaling Solar for a Competitive Indonesia di Katadata SAFE 2026 pada 17 September 2026, Eniya menjelaskan potensi energi angin di Sulawesi dapat dimanfaatkan untuk menjaga pasokan listrik ketika fenomena El Nino mengurangi ketersediaan air.
“Kami ingin mendorong sekali angin menjadi solusi saat El Nino,” ujar Eniya.
Menurut Eniya, penurunan debit air dapat memengaruhi produksi listrik PLTA dan mendorong penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil, seperti diesel, untuk menjaga pasokan. Karena itu, pengembangan pembangkit perlu dilakukan secara terpadu melalui kombinasi energi air, angin, dan surya.
Pengembangan sumber energi yang beragam dapat membantu menjaga keandalan pasokan ketika salah satu pembangkit mengalami keterbatasan produksi. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya pemetaan potensi energi terbarukan di setiap wilayah agar pengembangannya sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan.
Karena itu, RUU EBET diharapkan dapat memperkuat landasan pengembangan berbagai sumber energi terbarukan. Pemanfaatan potensi energi di daerah perlu didukung perencanaan yang terarah, kepastian regulasi, serta pembangunan infrastruktur yang memadai.
Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan juga membutuhkan dukungan investasi dan pembiayaan yang memadai. Proyek pembangkit energi bersih memerlukan modal besar, sementara karakteristik proyek dan konsumennya beragam. Kondisi ini membuat skema pendanaan perlu disesuaikan agar proyek berskala besar maupun kecil tetap memiliki akses terhadap pembiayaan.
Head of Economic & ESG Strategic Positioning Danantara Investment Management Masyita Crystallin, menjelaskan salah satu alternatif pembiayaan proyek PLTS melalui skema sekuritisasi aset.
Dalam diskusi Powering Industrial Decarbonization: Scaling Solar for a Competitive Indonesia di Katadata SAFE 2026 pada 17 September 2026, Masyita memaparkan skema pembiayaan yang diterapkan dalam pengembangan sistem energi surya di Kenya.
“Citibank dan beberapa lembaga keuangan berkumpul, mereka melakukan agregasi PLTS-PLTS ini menjadi satu supply chain tersendiri,” kata Masyita
Melalui skema tersebut, pendapatan dari pembayaran listrik konsumen dihimpun dan dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperoleh pembiayaan. Mekanisme ini memungkinkan proyek-proyek PLTS berukuran kecil dengan konsumen tersebar memperoleh akses pendanaan melalui penggabungan aset atau arus pendapatan.
Skema tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan proyek terhadap kontrak pembelian listrik (power purchase agreement atau PPA) jangka panjang, terutama di wilayah terpencil yang belum memiliki skema pembelian listrik seperti itu.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk memperluas pembiayaan energi surya di Indonesia. Terlebih, pengembangan PLTS dalam skala besar membutuhkan dukungan modal dan mekanisme pembiayaan yang mampu menjangkau berbagai jenis proyek.
Kepastian investasi menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan RUU EBET. Regulasi diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengembangan proyek, harga jual beli listrik, insentif, serta pemanfaatan jaringan ketenagalistrikan.
Dengan target penyelesaian pada 2026, pembahasan RUU EBET menjadi momentum untuk memperjelas arah transisi energi nasional. Tantangannya bukan hanya menyelesaikan proses legislasi, tetapi memastikan substansi regulasi memberikan dorongan nyata bagi pengembangan energi terbarukan.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
