Indonesia memiliki peluang mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membuka hutan baru. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat adat, dan investor perlu berkolaborasi untuk meningkatkan produktivitas lahan, mengembangkan bioekonomi, serta memastikan perlindungan ekosistem berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka setelah pemerintah mengumumkan pencapaian swasembada beras tiga tahun lebih cepat dari target 2029. Dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF) ke-4 di Jakarta, pemerintah juga menegaskan arah peningkatan produksi pangan dan biofuel melalui pemanfaatan lahan terdegradasi dan optimalisasi lahan yang sudah ada, bukan pembukaan hutan baru.
Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo menyatakan, capaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk tidak lagi memperluas budidaya padi ke kawasan hutan.
“Rencana pengembangan food estate seluas 2 juta hektare di kawasan hutan tidak akan dilanjutkan sebagaimana rencana sebelumnya,” ucap Hashim (6/10).
Strategi peningkatan produksi akan diarahkan pada intensifikasi lahan, termasuk melalui penggunaan bibit unggul dan peningkatan produktivitas. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen untuk mengurangi ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada ekspansi lahan.
Wakil Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu juga menekankan pentingnya menghentikan deforestasi untuk memperluas produksi pangan. Menurutnya, Indonesia memiliki lebih dari 12 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk pangan dan biofuel. Pemanfaatan lahan tersebut juga dapat mendukung aforestasi, reforestasi, dan revegetasi, sekaligus membuka peluang investasi.
Di Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas Dadang Jainal Mutaqin menyoroti potensi bioekonomi dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.
Melalui Indonesia Bioeconomy Initiative, nilai tambah ekonomi diproyeksikan meningkat 288% menjadi Rp14.336,85 triliun pada 2045. “Peningkatan produktivitas lahan yang telah tersedia menjadi salah satu kunci untuk mencapai potensi tersebut,” ucap Dadang (7/10).
Ia mencontohkan perkebunan kelapa sawit yang mencakup sekitar 16 juta hektare di Indonesia. Peningkatan produktivitas perkebunan yang sudah ada dinilai dapat menjadi alternatif dibandingkan terus memperluas areal tanam.
Head of Executive Board Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syahrani menilai perlindungan alam merupakan fondasi bagi keberlanjutan bisnis dan penghidupan masyarakat. Karena itu, komitmen pemerintah untuk mengurangi ekspansi lahan perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata.
“Peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, dan perlindungan ekosistem dapat membuka jalan bagi model ekonomi yang tidak bergantung pada aktivitas ekstraktif,” ucap Gita.
Peluang serupa juga terlihat dalam investasi bioekonomi. Direktur Avantierra Saskia Tjokro menyebut sektor seperti agroforestri, teknologi pangan, dan material berbasis hayati berpotensi menciptakan nilai ekonomi di sepanjang rantai produksi hingga pasar premium. Ia menilai praktik bioekonomi juga berpeluang menarik investasi berdampak yang menggabungkan keuntungan finansial dengan manfaat lingkungan dan sosial.
Namun, transisi ekonomi berbasis alam perlu memastikan masyarakat yang menjaga hutan turut memperoleh manfaat ekonomi. Yessy Octavia R. Tuani Mangasih dari Kalara Borneo mengingatkan bahwa deforestasi bukan sekadar menghilangkan tutupan pohon, tetapi juga mengancam sumber air, budaya, dan penghidupan masyarakat adat.
Melalui budaya Tembawai, masyarakat adat telah lama mempraktikkan prinsip agroforestri yang mengintegrasikan pengelolaan alam dengan kegiatan ekonomi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dapat menjadi modal penting dalam pengembangan usaha yang tidak mengorbankan hutan.
Bagi KEM, membangun ekonomi berbasis alam membutuhkan lebih dari sekadar peluang investasi dan komoditas baru. Implementasi kebijakan yang terukur, penguatan usaha berkelanjutan, serta pengakuan terhadap pengetahuan masyarakat adat dan lokal menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak harus bergantung pada pembukaan hutan. “Peningkatan produktivitas, pengembangan bioekonomi, dan pembagian manfaat yang adil dapat menjadi jalan untuk menjaga ekosistem sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat,” tutup Gita.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
