OECD Gagal Sepakati Rencana Boikot Pembiayaan Ekspor Industri Migas

Organisasi negara-negara kaya OECD gagal mencapai kesepakatan untuk membatasi kredit ekspor minyak dan gas senilai miliaran dollar.

Seperti dilaporkan oleh Bloomberg, negara-negara Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat ingin memangkas pembiayaan ekspor untuk bahan bakar fosil melalui The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Awal tahun ini, Uni Eropa mengusulkan agar negara-negara anggota OECD berhenti membiayai ekspor migas dalam bentuk apapun, kecuali dalam kondisi mendesak. Negosiasi pun sudah dilakukan sejak November 2024 sebagai langkah terakhir sebelum Donald Trump yang pro terhadap bahan bakar fosil resmi berkantor di Gedung Putih. 

Namun, sumber Bloomberg menyebut kesepakatan tersebut kemungkinan kecil akan terlaksana. “Negosiasi masih berlangsung,” kata pejabat resmi yang dihubungi oleh Reuters untuk mengonfirmasi kabar tersebut.

Kredit ekspor untuk bahan bakar fosil biasanya berbentuk garansi pembiayaan atau pinjaman langsung kepada eksportir migas untuk mengamankan suplai kontrak dan produksi. Alih-alih membatasi pembiayaan migas, laporan tersebut menyebut OECD hanya akan fokus pada transparansi dalam pembiayaan ekspor. 

Laporan International Institute for Sustainable Development (IISD) menyebut negara-negara kaya menyediakan pembiayaan ekspor hingga US$41 miliar per tahun untuk bahan bakar fosil. OECD memegang peran kunci pembiayaan ekspor kredit migas sejak mengadopsi kebijakan tersebut pada 1978. Pada 2021, OECD resmi menghentikan pembiayaan ekspor untuk PLTU batu bara. IISD menyebut kesepakatan ini sangat krusial karena lembaga kredit ekspor berkontribusi sekitar 80% terhadap proyek terminal ekspor liquefied natural gas (LNG) pada periode 2012-2022. 

“Pembiayaan ekspor untuk migas yang mencapai US$41 miliar ini lima kali lipat dari pembiayaan untuk energi bersih yang hanya mencapai US$ 8 miliar per tahun,” tulis IISD dalam laporan yang diterbitkan pada awal Desember 2023.