Skema Debt Swap Bisa Jadi Solusi Ongkos Mahal Pensiun Dini PLTU

Skema pertukaran utang atau debt swap dinilai bisa menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran dalam rencana pensiun dini PLTU batubara. Skema ini berupa pengurangan utang bersyarat dengan imbalan ketersediaan debitur untuk menginvestasikan utang tersebut ke bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, atau lingkungan.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengungkapkan Indonesia membutuhkan anggaran Rp444 triliun untuk menyuntik mati PLTU batubara hingga 2050. Padahal, ruang fiskal pemerintah semakin sempit dengan perkiraan defisit APBN 2025 mencapai Rp649 triliun atau sekitar 2,82%.

"Skenario debt swap merupakan cara negara maju untuk membayar utang iklimnya kepada negara berkembang," katanya, dalam keterangan resmi (5/12).

Bhima menjabarkan Indonesia memiliki pinjaman senilai Rp94,8 triliun yang akan jatuh tempo pada 2025. Ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk bernegosiasi dengan debitur untuk menukarnya menjadi dana pensiun PLTU batubara.

Skema debt swap untuk aksi iklim sebetulnya bukan hal baru. Mekanisme ini pertama kali diterapkan pada 1987 antara Amerika Serikat dan Bolivia. Hingga saat ini, setidaknya 140 skema debt swap sudah diterapkan dan terbukti berhasil di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pada 2023, Ekuador juga berhasil menyegel kesepakatan pertukaran utang untuk proyek konservasi Kepulauan Galapagos senilai lebih dari US$1,6 miliar, rekor terbesar debt swap yang pernah disepakati.

Bakhrul Fikri, Peneliti Ekonomi CELIOS mengatakan pemerintah dan PT PLN harus mengeluarkan peta jalan dan daftar PLTU yang akan dipensiunkan untuk memulai proses negosiasi debt swap. Dukungan regulasi juga sangat diperlukan agar mekanisme pensiun dini PLTU dapat dilakukan secara legal tanpa dianggap kerugian negara.

"Studi CELIOS telah mensortir setidaknya ada 19 PLTU milik PLN yang bisa masuk dalam skema pertukaran utang, seperti PLTU Suralaya, Paiton dan Ombilin.” ujarnya.

Rencana pensiun dini PLTU batu bara memang kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen untuk menghentikan PLTU batu bara dalam 15 tahun ke depan di forum G20 Rio de Janeiro, Brasil. Sejumlah analisis menunjukkan pensiun dini PLTU hanya bisa diwujudkan dengan menambah kapasitas energi baru terbarukan (EBT) setidaknya hingga 3 GW per tahun.

Kendati demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru tetap menganggap batu bara sebagai tumpuan perekonomian Indonesia karena dinilai masih menjadi sumber energi yang murah dan kompetitif. Ia menilai teknologi transisi energi  masih mahal sehingga Indonesia akan mengedepankan kepentingan domestik.