India Dukung Investasi US$33 Miliar untuk PLTU Batu Bara Baru

Pejabat pemerintah India meminta perusahaan-perusahaan listrik di negara tersebut membelanjakan miliaran dolar untuk membeli peralatan listrik guna mendukung penambahan pembangkit listrik tenaga batu bara.

India sedang mencari cara untuk lebih cepat dalam meningkatkan pasokan listrik baseload-nya seiring dengan kenaikan permintaan listrik di seluruh wilayah negara tersebut.

Pada 3 Juli, Reuters memberitakan bahwa Pemerintah India mendukung tender-tender untuk peralatan baru senilai US$33 miliar (Rp 536 triliun), baik dari kelompok-kelompok pembangkit listrik milik pemerintah maupun swasta.

Sejumlah narasumber mengatakan perusahaan-perusahaan seperti NTPC dan SJVN yang dimiliki pemerintah, bersama dengan grup-grup swasta seperti Adani Power dan Essar Power, akan diminta untuk menambah pasokan listrik baru sebanyak 31 Gigawatt (GW) sampai akhir dekade ini.

Menurut para narasumber, pertemuan yang diselenggarakan oleh Menteri Tenaga Listrik Manohar Lal telah membahas kelanjutan pesanan peralatan untuk mendukung penambahan unit-unit pembangkit listrik tenaga batu bara.  

Pertemuan ini diadakan segera setelah Perdana Menteri Narendra Modi membentuk kabinet federal pada awal Juni.

Berdasarkan laporan Reuters, salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan pesanan besar terakhir untuk peralatan listrik dilakukan untuk 20 GW pada tahun 2009-2010 ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok mengantongi proyek-proyek besar.

Data pemerintah menunjukkan, India dalam beberapa tahun terakhir telah memesan 2 GW hingga 3 GW kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara baru setiap tahunnya. Jumlah tersebut meningkat menjadi 10 GW pembangkit listrik tambahan pada 2023.

India menambah pembangkit listrik terbarukan, termasuk dari tenaga surya, tetapi kesulitan untuk memenuhi permintaan listrik - terutama pada malam hari - karena sifat energi terbarukan yang tidak menentu.

Dikutip dari Power magazine, Kamis (4/7), India mencetak rekor untuk permintaan listrik setelah pandemi, dengan menjadi salah satu pemimpin global dalam pertumbuhan ekonomi pasca-COVID.

Seperti banyak negara lainnya, India juga mengalami gelombang panas yang lebih hebat dalam beberapa tahun terakhir, yang mendorong lebih banyak permintaan akan listrik.

Pejabat India baru-baru ini mengatakan India bulan lalu mengalami kekurangan pasokan listrik terbesar dibandingkan dengan permintaan sejak 2010.

Pemerintah dilaporkan telah menunda pemeliharaan yang direncanakan di beberapa pembangkit listrik, dan menerapkan langkah-langkah yang mewajibkan perusahaan-perusahaan listrik untuk membeli batu bara impor, dan mengimpor listrik untuk menghindari pemadaman listrik.

Para narasumber mengatakan Bharat Heavy Electricals, yang memenangkan semua kontrak peralatan listrik di India dalam lelang-lelang tahun lalu, diperkirakan akan menerima sebagian besar kontrak untuk peralatan-peralatan baru.

Menurut mereka, produsen peralatan listrik Larsen & Toubro yang berbasis di Mumbai tidak berpartisipasi dalam lelang tahun lalu. Bharat Heavy Electricals berbasis di New Delhi dan dikelola oleh pemerintah.

Akibat ketidakpastian mengenai pasar pembangkit listrik tenaga batu bara di masa depan, para pemasok peralatan seperti Thermax-Babcock, BGR-Hitachi, dan Doosan dari Korea Selatan dilaporkan telah menutup fasilitas manufaktur mereka di India.

Sejak 2020, India sudah meminta para pembangkit listrik untuk tidak menandatangani kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, sebagian dengan mewajibkan adanya persetujuan dari pemerintah India untuk semua proyek.

Di bulan Maret tahun ini, Reuters melaporkan bahwa kelompok-kelompok swasta di India telah mendiskusikan pembangunan setidaknya 10 GW kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara baru dalam satu dekade mendatang.