Perancis, Jerman Desak Uni Eropa Perketat Pemeriksaan Impor Biofuel

Perancis dan Jerman meminta Uni Eropa untuk menerapkan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap para pemasok biofuel dari luar negeri. 

Saat ini, Uni Eropa sedang menyelidiki tuduhan-tuduhan kecurangan impor dari Asia.

Industri biodiesel Eropa mengeluhkan adanya lonjakan impor dari Tiongkok. 

Mereka meyakini lonjakan impor ini melibatkan pasokan yang dinyatakan dibuat dari minyak dan lemak daur ulang namun sebenarnya diproduksi dengan minyak murni yang lebih murah dan kurang berkelanjutan.

Pada pertemuan para menteri energi Uni Eropa pada hari Kamis (30/5), Perancis, Jerman dan Belanda menyerahkan proposal yang menyatakan bahwa perlu untuk memperketat pengawasan terhadap lokasi-lokasi produksi biofuel di manapun mereka berada di dunia.

Menurut ketiga negara tersebut, sertifikasi biofuel asing sebagai bahan bakar yang berkelanjutan harus ditolak jika terjadi penolakan akses pengawasan ke lokasi-lokasi produksi biofuel.

Seorang diplomat Uni Eropa mengatakan tidak ada keberatan atas proposal tersebut yang diajukan pada pertemuan para menteri. Namun, tidak ada tindakan yang diambil, dan masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Eropa untuk ditindaklanjuti.

Belum ada tanggapan dari Komisi Eropa ketika dimintai komentar, dikutip dari Reuters pada Jumat (31/5).

Saat ini, Komisi Eropa sedang melakukan beberapa penyelidikan terhadap impor biofuel. 

Penyelidikan tersebut juga dilakukan terhadap biodiesel dari Indonesia karena berpotensi menghindari bea masuk Uni Eropa dan terhadap kemungkinan dumping biodiesel dengan harga murah dari Tiongkok.

Biodiesel adalah salah satu bahan bakar alternatif yang dipromosikan untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. 

Eropa sendiri telah mendorong penggunaan minyak daur ulang sebagai pengganti minyak nabati murni.

Beberapa produsen AS juga mengeluhkan lonjakan pengiriman minyak daur ulang dari Tiongkok.

Industri biodiesel Uni Eropa, yang menurut Komisi Eropa bernilai 31 miliar euro atau U$33,6 miliar (Rp 545 triliun) per tahun, telah menjadi subyek perselisihan rutin dengan mitra-mitra dagangnya, terutama mengenai penggunaan minyak kelapa sawit yang oleh Uni Eropa dianggap sebagai penyebab deforestasi.