Polandia berencana untuk menetapkan tanggal penghentian penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Menurut Menteri Negara Polandia Urszula Zielinska, kebijakan ini menandai pergeseran dari sikap pemerintah sebelumnya dalam hal perubahan iklim.
Pemilihan umum Polandia pada Oktober 2023 mengakhiri delapan tahun kekuasaan partai Hukum dan Keadilan (PiS), dan menghasilkan pemerintahan baru yang akan meningkatkan upaya-upaya lingkungan hidup, termasuk menetapkan tanggal penghentian PLTU batu bara.
"Hanya dengan tanggal akhir kita dapat merencanakan dan hanya dengan tanggal akhir industri dapat merencanakan (penghentian PLTU batu bara). Jadi, tentu saja kami akan berusaha menetapkan tanggal akhir," ujar Zielinska, seperti dikutip Reuters, pada Senin (15/1).
Polandia mendapatkan sekitar 70% listriknya dari batu bara, bahan bakar fosil yang paling banyak menghasilkan CO2. Namun, dalam beberapa tahun terakhir Polandia telah meningkatkan pasokan energi dari pembangkit listrik tenaga angin dan matahari.
Pemerintah sebelumnya telah menyetujui sebuah pakta dengan serikat pekerja untuk tetap menambang batu bara hingga tahun 2049. Namun, para ilmuwan mengatakan bahwa pengurangan emisi dari pembakaran batu bara sangat diperlukan dalam dekade ini untuk menghindari perubahan iklim yang parah.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres telah mendesak semua negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk menghentikan penggunaan batu bara pada tahun 2030.
Zielinska, yang diangkat pada Desember 2023, mengatakan bahwa pemerintah baru sedang meninjau kembali rencana iklim dan energi Polandia. Setiap perubahan akan mendukung para pekerja dan industri yang terkena dampak.
"Semuanya sedang direvisi dan dengan tujuan untuk meningkatkan upaya, tetapi juga untuk mengamankan orang-orang yang mungkin paling terdampak, juga untuk memastikan bahwa industri benar-benar bertransisi dengan lancar ke sektor-sektor baru yang ramah lingkungan," ujarnya.
Komentar Zielinska ini menunjukkan perubahan sikap pemerintah Polandia, yang sebelumnya menentang langkah-langkah kebijakan tertentu di Uni Eropa terkait sektor lingkungan. Tahun lalu, Polandia menggugat Uni Eropa ke pengadilan untuk membatalkan kebijakan iklimnya, termasuk larangan penggunaan mobil-mobil baru yang mengeluarkan CO2 pada 2035.
Zielinska mengatakan bahwa Warsawa juga siap untuk menerima target Uni Eropa untuk mengurangi emisi hingga 90% pada tahun 2040. Polandia akan mendorong untuk memastikan bahwa dampak pengurangan emisi terhadap masyarakat dapat diatasi.
Namun, sikap Zielinska sedikit melunak dalam komentar yang diunggahnya di platform media sosial X, pada Senin (15/1).
"Hal ini tidak berarti bahwa kita sudah memiliki deklarasi yang jelas tentang target pengurangan emisi untuk tahun 2040 pada tahap awal," tulis Zielinska.
"Hari ini, kami menyatakan keterbukaan terhadap negosiasi dan pengumuman pendekatan konstruktif Polandia terhadap kebijakan iklim... Posisi pemerintah mengenai target iklim 2040 akan dikembangkan setelah proposal rinci Komisi diumumkan."