Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan serius di Indonesia pada 2026. Hingga Juli 2026, luas areal yang terbakar secara nasional telah mencapai sekitar 202 ribu hektare.
Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan periode Januari-Juni yang mencatat luas karhutla sekitar 107 ribu hektare. Lonjakan tersebut terutama terjadi pada Juli, dengan hampir 95 ribu hektare lahan terbakar dalam satu bulan.
Peningkatan karhutla terjadi ketika Indonesia memasuki periode rawan kebakaran dan menghadapi ancaman El Niño yang berpotensi memperparah kekeringan dan kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.
Namun, Peneliti Pusat Riset Kehutanan Internasional (CIFOR) sekaligus Guru Besar IPB University, Prof. Herry Purnomo, menilai angka tersebut belum mencerminkan puncak karhutla tahun ini. Periode rawan kebakaran masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.
“Pertama ini bukan puncaknya, ini kan baru Agustus. Masih ada September, Oktober, November, kemudian biasanya turun di Desember dan Januari. Sekarang baru (sekitar) 203 ribu hektar, biasanya kalau El Nino itu, pengalaman kita lebih dari 1 juta hektar,” ujar Herry kepada Katadata green, Jumat (28/8).
Pengalaman pada sejumlah periode El Niño sebelumnya menunjukkan skala kerhutla dapat meluas jauh lebih besar. Pada 2015, luas karhutla mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Angka tersebut kemudian mencapai 1,6 juta hektare pada 2019 dan 1,2 juta hektare pada 2023.
Herry melihat, pola kebakaran pada 2026 juga berbeda dibandingkan sejumlah tahun sebelumnya. Jika kebakaran sebelumnya cenderung bergerak dari wilayah Sumatera menuju Kalimantan, tahun ini kebakaran terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah.
“Kalau dulu kan polanya Sumatera dulu, dari Riau, Sumsel, baru kemudian Kalbar – dari barat ke timur – kalau sekarang berbarengan. Karena memang El Nino-nya parah,” urainya.
Menurut Herry, El Niño memang memperbesar risiko kebakaran, akan tetapi fenomena iklim tersebut bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan karhutla terus berulang.
Persoalan manusia dan tata kelola lahan tetap menjadi faktor penting. Salah satunya terlihat dari ketimpangan perhatian dan anggaran antara pencegahan dengan penanganan kebakaran setelah api muncul.
Herry berpendapat, anggaran seharusnya memiliki porsi lebih besar untuk mencegah api sejak awal musim kemarau. Bukan malah baru ditingkatkan ketika kebakaran telah meluas.
Lebih jauh ia menilai, memasuki periode rawan kebakaran pada Agustus-September, langkah pemerintah terhitung terlambat jika baru meningkatkan perhatian setelah luas areal terbakar membesar. Antisipasi seharusnya dilakukan sejak awal tahun ketika indikasi El Niño mulai diketahui.
“Harusnya anggarannya dialokasikan untuk pencegahan. Harusnya sejak Januari sadar bahwa El Nino akan datang dan kali ini besar,” wanti-wantinya.
Menurut Herry, strategi pemadaman juga memiliki keterbatasan. Kebakaran yang telah meluas, terutama di lahan gambut, jauh lebih sulit dikendalikan.
Karhutla di lahan gambut juga membawa persoalan lain lantaran menghasilkan emisi dalam jumlah besar. Kerugian akibat emisi tersebut, imbuhnya, belum banyak diperhitungkan secara menyeluruh dalam melihat dampak ekonomi karhutla.
Selain persoalan pencegahan, Herry melihat terdapat masalah ekonomi yang membuat praktik pembakaran lahan terus terjadi. Membuka lahan dengan cara membakar masih menjadi pilihan yang relatif murah dan menguntungkan bagi sebagian pelaku.
“Jadi ada yang sangat diuntungkan dengan kebakaran/pembakaran. Dan kebakaran/pembakaran itu murah sekali (untuk membuka lahan). Studi saya, pembakaran/kebakaran itu hanya Rp300.000/hektar, tinggal mengupah orang saja, nggak perlu membakar sendiri,” paparnya.
Sebaliknya, membuka dan mengelola lahan tanpa pembakaran membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Kondisi tersebut membuat pembakaran menjadi pilihan ekonomi yang rasional bagi sebagian pelaku, terutama ketika risiko hukum dan insentif untuk menjaga hutan dinilai belum cukup kuat.
Karena itu, Herry menilai karhutla tidak bisa semata-mata dipandang sebagai persoalan lingkungan. Di dalamnya terdapat kepentingan ekonomi yang membuat praktik pembakaran terus berlangsung.
“Ini merupakan kejahatan terorganisir,” katanya.
Ia menambahkan, pihak yang memperoleh keuntungan dapat berasal dari berbagai kelompok. Mulai dari masyarakat, kelas menengah, hingga perusahaan besar.
Ia juga mengingatkan bahwa meningkatnya kebutuhan sawit, termasuk seiring dengan kebijakan biodiesel, perlu diikuti dengan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Jika tidak, peningkatan permintaan dapat mendorong pembukaan lahan secara tidak terkendali.
Herry menekankan, perubahan pendekatan diperlukan agar pemerintah tidak terus berada dalam posisi reaktif setiap kali karhutla meningkat.
Pencegahan, menurutnya, memang tidak selalu terlihat hasilnya karena keberhasilan justru ditandai dengan tidak terjadinya kebakaran. Hal ini berbeda dengan pemadaman yang lebih mudah terlihat oleh publik.
“Mungkin ini pengingat ke depannya bahwa mencegah itu, walaupun (preventif) itu kan tidak terlihat, kalau anda mencegah kebakaran itu kan tidak masuk medsos, tidak masuk TV, tidak gagah gitu ya,” ungkapnya.
Untuk menekan karhutla dalam tiga hingga lima tahun ke depan, Herry mendorong tiga pembenahan utama.
Pertama, pemerintah perlu menerapkan kebijakan konversi lahan secara lebih hati-hati, Kedua, perlu ada insentif ekonomi bagi upaya konservasi, terutama untuk menjaga ekosistem lahan basah. Ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran perlu diperkuat.
Ketiga langkah ini dinilai Herry penting untuk mengubah pola penanganan karhutla dari yang selama ini banyak berfokus pada pemadaman menjadi pencegahan.
Dengan ancaman kekeringan yang dapat kembali meningkat, penguatan pencegahan adalah jalan agar karhutla tidak selalu berulang dalam skala yang lebih besar.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
