INZS 2026 Angkat Pentingnya Implementasi Target Transisi Energi

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) akan menggelar Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, pada 1 Agustus 2026. Mengusung tema "It's Time to Deliver!", forum tersebut menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi nyata di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global.

Ketua dan Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, mengatakan tema tersebut dipilih karena tantangan terbesar dalam transisi energi saat ini bukan lagi pada penyusunan target, melainkan pada pelaksanaannya. Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo mampu merealisasikan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

“Jadi sekarang kita melihat ada babak baru dan mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Makanya temanya tahun ini ada mengenai delivery. Penekanannya itu adalah delivery. Kenapa? Karena jujur banyak sekali program pemerintah di berbagai sektor tapi kandas ini di apa? Implementasi. Kandas ini di-follow up. Programnya bagus, target bagus. Tapi entah kenapa banyak yang kandas diimplementasi. Jadi ini tantangan dari 100 Giga Watt. Kita welcome the statement, the announcement, the ambition. But the question is, let’s deliver,” papar Dino.

Menurut FPCI, transisi menuju ekonomi rendah karbon kini menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan lagi agenda jangka panjang. Selain untuk menekan emisi, transisi energi dinilai penting guna memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menjaga keamanan nasional.

Forum INZS 2026 juga digelar di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi tatanan global, serta kekhawatiran terhadap keamanan energi yang dinilai memperlebar kesenjangan antara komitmen iklim dan implementasinya. Pendanaan, teknologi, hingga jalur transisi masih menjadi tantangan utama, khususnya bagi negara berkembang.

Dalam konteks tersebut, Dino menilai negara-negara dengan kekuatan menengah (middle power), termasuk Indonesia, perlu mengambil peran lebih besar dalam menjaga kerja sama internasional di bidang perubahan iklim.

“Perlu ada sekelompok negara-negara middle power, termasuk Indonesia, yang mengambil alih kemudi. Bukan satu negara, bukan hanya Brazil, tapi juga Indonesia, Brazil, Australia, Jerman, Kanada, yang punya kapasitas, yang mempunyai kemampuan juga untuk menjaga hal-hal yang berbau kerjasama, terutama perubahan iklim. Menurut kami Indonesia perlu aktif sekarang. Dan climate diplomacy saya kira terbuka lebar,” jelas Dino.

Ia juga mendorong terbentuknya koalisi negara-negara progresif untuk menjadi penggerak dalam perundingan iklim global, termasuk pada COP31 di Turki.

“Sekarang ini, the question is, kalau mereka [negara maju] tidak mau bergerak terlalu jauh, can we change the game? Can we take the lead?” bahas Dino. “Menurut saya bisa. It’s going to be a tough fight. Jadi saya masih berharap kita bisa ada coalition-building negara-negara yang progresif, menjadi motor dan driver dalam COP31 di Turki.”

Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menilai isu perubahan iklim tidak hanya berbicara mengenai risiko, tetapi juga membuka peluang pembangunan baru bagi Indonesia.

“ketika berbicara climate, di situ banyak bicara soal resiko, risiko iklim, resiko lingkungan, dan sebagainya.”

“Tapi di situ ada juga sebuah opportunity (development opportunity) untuk Indonesia. Jadi kalau berbicara Indonesia itu mau berada di mana, pertanyaannya adalah sebenarnya dunia itu lagi ke mana,” tegas Putra yang juga menekankan bahwa ketika berbicara the climate risk juga akan membuahkan climate opportunity.

Menurut Putra, arah investasi global telah berubah. Investasi pada energi bersih kini telah melampaui investasi pada bahan bakar fosil sejak dua hingga tiga tahun terakhir. Selain itu, Tiongkok juga telah menghentikan pendanaan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di luar negeri.

“Kita berada di persimpangan bukan hanya berbicara risikonya, tetapi juga opportunity, termasuk dalam berbicara pembangunan industri-industri ke depan. Kalau arah pemodalan sudah bergeser, attention terhadap emission semakin tinggi, jalan ke depan adalah jalan yang harus kita tuju. Jadi saya sudah bilang bahwa pintu di belakang Indonesia itu sudah tertutup. Kenapa? Mau membangun PLTU lagi? Itu sudah tidak nyaman,” jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia Kusumawardani. Menurutnya, transisi menuju ekonomi rendah karbon juga membuka peluang di sektor kesehatan, terutama melalui upaya pengendalian polusi udara dan peningkatan standar industri.

“Dampak polusi udara, terus kemudian bagaimana transformasi dari industrialisasi supaya standar yang diberikan pemerintah itu sebenarnya harusnya lebih tinggi sehingga industri-industri yang lain bisa masuk juga. Jadi, opportunity dan investment bisa berkaitan dengan penurunan polusi udara,” ungkap Novita.