Mengurai Kemacetan, Jakarta Urban Mobility Festival 2025 Resmi Dibuka

Jakarta Urban Mobility Festival 2025 resmi dibuka hari ini oleh  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, dan  Direktur ITDP Indonesia Gonggomtua Sitanggang. 

Diselenggarakan oleh Institute for  Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bekerja sama dengan UK PACT (UK  Partnering for Accelerated Climate Transitions) melalui Kedutaan Besar Inggris Jakarta, festival  ini menjadi wadah edukasi, advokasi, dan keterlibatan publik terkait solusi transportasi  berkelanjutan. 

Selain diskusi kebijakan, Jakarta Urban Mobility Festival 2025 dirancang sebagai pengalaman  publik yang menarik. Bertempat di Pasaraya Blok M, festival ini menghadirkan pameran interaktif,  instalasi visual, lokakarya, dan diskusi pakar yang berfokus pada mobilitas inklusif dan desain  kota yang berpusat pada pejalan kaki serta pesepeda. 

Festival ini juga merupakan bagian penting dari upaya penyuluhan publik untuk membangun  dukungan terhadap strategi manajemen kebutuhan transportasi (Traffic Demand  Management/TDM)—solusi yang mungkin awalnya kurang populer, tetapi terbukti di berbagai  belahan dunia mampu mengurangi kemacetan, memperbaiki kualitas udara, dan menjadikan kota  lebih nyaman untuk dihuni. 

Acara ini mengajak warga Jakarta dari berbagai kalangan untuk mengeksplorasi dan terlibat dengan strategi yang dapat membuat sistem transportasi kota  menjadi lebih bersih dan nyaman, sehingga mobilitas perkotaan menjadi lebih cepat, aman, dan  terjangkau untuk semua orang. 

Ini adalah respons bersama terhadap tantangan mobilitas Jakarta yang telah lama ada. Sebagai  salah satu kota termacet di dunia, Jakarta masih sangat bergantung pada kendaraan bermotor  pribadi. 

Hal ini menyebabkan kemacetan harian, produktivitas yang hilang, dan kualitas udara  yang memburuk. Biaya ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai Rp65 triliun per tahun, sementara emisi dari sektor transportasi menyumbang 67,3 persen PM2.5 dan 72,4 persen  NOx, yang menyebabkan dampak kesehatan serius dan kerugian kesehatan masyarakat sebesar  Rp41 triliun per tahun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta sebagai kota aglomerasi dengan mobilitas tinggi, tengah berada dalam fase transformasi  menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. 

Saat ini, pembangunan Jakarta berfokus  pada beberapa aspek utama, di antaranya adalah bisnis dan ekonomi; lingkungan berkelanjutan;  serta infrastruktur dan mobilitas. 

“Kami meyakini bahwa pembangunan pada aspek infrastruktur  dan mobilitas melalui penyediaan sistem layanan transportasi publik yang terintegrasi dan  berkelanjutan, akan menjadi salah satu game changer dalam mewujudkan Jakarta menuju kota  global yang berdaya saing,” ungkapnya.

Jakarta memiliki cakupan layanan transportasi publik yang sangat luas. Berdasarkan data Dinas  Perhubungan, pada tahun 2025, Transjakarta sebagai moda transportasi publik berbasis jalan,  telah melayani 85,4 persen wilayah Jakarta dan menjangkau 91,6 persen populasi penduduk. 

Selain  Transjakarta, kehadiran MRT Jakarta dan LRT Jabodebek turut meningkatkan aksesibilitas  pergerakan penduduk Jakarta, bahkan komuter yang berasal dari kota-kota di sekitar Jakarta.  

Namun, kemacetan dan tingginya pergerakan penduduk yang menggunakan kendaraan pribadi  untuk beraktivitas di Jakarta masih menjadi tantangan besar. 

“Dalam upaya mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya dan mendorong  penggunaan transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan para stakeholders untuk meningkatkan aksesibilitas melalui penyediaan moda angkutan umum yang nyaman, aman  dan ramah lingkungan,” tambah Pramono. 

Pemerintah Provinsi Jakarta telah mencatatkan kemajuan yang signifikan—seperti membangun  212 km trotoar, 196,5 km jalur sepeda, dan cakupan transportasi umum sebesar 78,4 persen di seluruh  kota.

Namun, penggunaan transportasi umum tetap rendah, hanya 10 persen, jauh dari  target 2045 sebesar 55 persen. Mencapai target ini membutuhkan kebijakan manajemen kebutuhan  transportasi (TDM) yang kuat, termasuk penerapan Kawasan Rendah Emisi (Low Emission  Zones/LEZ), Jalan Berbayar Elektronik (Electronic Road Pricing/ERP), dan reformasi parkir. 

Kebijakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) adalah strategi jangka menengah hingga  panjang untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara dari sektor transportasi, yang memerlukan  perencanaan matang dan penerapan bertahap. 

“Sambil menyiapkan itu, Pemprov DKI dapat  memulai dari hal yang paling berdampak: memperkuat layanan transportasi publik yang inklusif  dan terintegrasi—secara kelembagaan, tarif, dan infrastruktur—khususnya bagi kelompok rentan  seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak,” ujar Gonggomtua  Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP. 

Saat ini, push policy di Jakarta sudah ada, yaitu  pembatasan lalu lintas kendaraan ganjil genap, tetapi belum optimal. 

Dia mengatakan, kehadiran studi dari ITDP  diharapkan dapat mendorong implementasi kebijakan MKLL yang lebih kuat , seperti KRE, ERP, dan manajemen parkir untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor pribadi  dan meminimalisasi polusi.

Ia berharap, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada  masyarakat mengenai kebijakan MKLL, serta beragam manfaat yang akan dirasakan bersama oleh warga Jakarta dan warga yang beraktivitas di Jakarta. 

Sebagai contoh, manajemen parkir  yang tepat akan mengoptimalkan fungsi ruang untuk aktivitas manusia. Zonasi manajemen parkir  berpotensi mengalihkan fungsi ruang untuk hunian hingga mencapai 56.000 unit apartemen tipe  studio di Jakarta.  

Sementara untuk strategi KRE, implementasi kebijakan ini akan mendorong penurunan polusi  udara yang memberikan manfaat ekonomi berupa penurunan angka kematian akibat penyakit  pernapasan hingga Rp37,9 miliar secara kumulatif pada 2030.  

Selain itu, pada kebijakan ERP, penurunan volume lalu lintas kendaraan bermotor pribadi akan  memberikan manfaat ekonomi sebesar Rp1,1 triliun per tahun, penurunan polusi udara dan  penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas. 

Kebijakan ERP juga memberikan tambahan pendanaan  setidaknya mencapai Rp250 miliar per tahun yang dapat digunakan untuk pengembangan  layanan transportasi umum serta infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda.  

“Harapannya, melalui peningkatan layanan transportasi umum dan penerapan kebijakan MKLL,  pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendorong masyarakat untuk beralih ke  transportasi umum,” jelas Gonggomtua. 

Mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor pribadi dan meningkatkan kapasitas serta  kualitas layanan transportasi umum akan menguntungkan semua penduduk, termasuk  mengurangi kemacetan, memperbaiki kualitas udara, serta menyediakan lebih banyak waktu untuk keluarga dan kesejahteraan. 

Hal ini juga akan membuat berjalan kaki, bersepeda, dan  berkomuter menjadi lebih nyaman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia,  penyandang disabilitas, dan komunitas berpenghasilan rendah. 

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, mengatakan transportasi umum berkelanjutan adalah salah satu alat paling efektif yang dimiliki untuk  membangun kota yang lebih bersih, lebih inklusif, dan lebih terhubung.

“Ini membantu mengurangi  emisi, meredakan kemacetan, dan meningkatkan akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan layanan yang penting, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mengatasi perubahan iklim,” terangnya. 

Adapun, Dubes Inggris bangga bisa mendukung Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upayanya menciptakan  masa depan di mana lebih banyak orang memilih transportasi umum.

“Bukan hanya karena lebih baik bagi planet ini, tetapi juga karena membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah,  sehat, dan terjangkau bagi semua,” tuturnya.

Jakarta Urban Mobility Festival 2025 terbuka untuk umum dari tanggal 24-26 April. Ayo  bergabung dalam gerakan menuju mobilitas Jakarta yang lebih bersih, lebih aman, dan lebih  terhubung.