Kemenhut Jajaki Peluang Kolaborasi CCS dengan Universitas Nottingham

Kementerian Kehutanan menjajaki peluang kerjasama dengan akademisi Universitas Nottingham, Inggris terkait riset soal penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Storage/CCS).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang CCS di industri hulu migas, Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui IDXCarbon sebagai landasan hukum.

“Kita butuh riset yang lebih mendalam untuk kemudian itu bisa dipraktikkan di Indonesia," ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (31/12). 

Akademisi Universitas Nottingham Bagus Muljadi mengatakan kolaborasi riset ditujukan untuk mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan, termasuk memastikan bahwa komoditas yang diperdagangkan tidak terkait dengan deforestasi, degradasi hutan, atau pelanggaran hukum lingkungan dan sosial di negara asal yang berkaca pada European Union Deforestation Regulation (EUDR).

"Jadi potensi kerja samanya bisa terarah kepada misalnya join research dengan BRIN, capacity building memperkuat Indonesia agar pemangku kebijakan bisa melakukan kebijakan yang sesuai dengan EUDR dan lain-lain. Yang sangat berdampak langsung ke kehidupan masyarakat luas," katanya.

Bagus menjelaskan kerja sama juga dapat dilakukan untuk mengetahui potensi CCS di ladang migas, geothermal, serta riset di lahan gambut yang diketahui Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup besar.

Ia juga menggambarkan, jika kerja sama dengan Kemenhut telah terjalin, riset di berbagai daerah di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan persoalan berbeda yang ada di tiap daerah. Ia mencontohkan wilayah Kalimantan memiliki lahan gambut yang berpotensi menjadi lokasi penelitian sehingga mampu menghadirkan solusi atau penyelesaian masalah lokal.