Perusahaan-perusahaan yang dituduh telah salah mengartikan kemajuan mereka dalam mengatasi perubahan iklim semakin sering menjadi target tuntutan hukum, karena kelompok-kelompok aktivis ingin meminta pertanggungjawaban dari para penghasil polusi terburuk di dunia.
Menurut laporan terbaru dari pusat riset Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment di London School of Economics, sebanyak 47 kasus climate washing baru diajukan pada 2023 terhadap perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia.
Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 70% kasus yang diselesaikan antara tahun 2016 dan 2023 berakhir dengan kemenangan pihak penggugat.
Regulator di seluruh dunia juga telah berusaha untuk menekan climate washing atau greenwashing. Greenwashing adalah strategi pemasaran atau komunikasi untuk membuat sesuatu tampak berkelanjutan (sustainable).
Laporan tahunan ini menganalisis basis data dari 2.666 kasus litigasi iklim yang dikumpulkan oleh Pusat Hukum Perubahan Iklim Sabin di Universitas Columbia.
Litigasi merupakan bagian penting dari perangkat untuk memaksa perusahaan dan pemerintah mempertanggungjawabkan janji-janji iklim mereka dan mendorong tindakan untuk memperlambat pemanasan global.
Keputusan yang mendukung penggugat bisa memiliki dampak yang luas, jauh melampaui kasus tertentu.
Keputusan penting dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa tahun ini menyatakan bahwa Swiss gagal melindungi warganya dari kerusakan akibat perubahan iklim, menyusul sebuah kasus yang diajukan oleh sekelompok wanita lanjut usia di Swiss.
Di London, strategi nol emisi pemerintah Inggris dinyatakan tidak sesuai dengan tujuan untuk kedua kalinya oleh seorang hakim pada bulan Mei.
Di bulan yang sama, pemerintah Jerman untuk kedua kalinya diberitahu bahwa program iklimnya tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan hukum.
Pada hari Kamis, pengadilan tinggi Jerman memutuskan untuk melawan sebuah perusahaan permen, yang menyebut permennya netral terhadap iklim.
Para hakim mengatakan bahwa dalam bidang iklan lingkungan, seperti halnya klaim kesehatan, risiko menyesatkan sangatlah tinggi.
Perusahaan harus menjelaskan apa yang mendukung klaim tersebut dan apakah mereka mengurangi emisi atau hanya mengimbangi (offset) emisinya.
"Mengurangi dan mengimbangi emisi tidaklah setara untuk mencapai netralitas iklim. Pengurangan lebih diprioritaskan daripada penyeimbangan," ujar para juri dari Jerman, dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/6).
Selama tahun 2023, sekitar 233 kasus baru terkait iklim diajukan di seluruh dunia, dengan kasus-kasus di negara-negara Selatan yang paling banyak diajukan.
Keputusan dari Mahkamah Agung India menetapkan hak konstitusional baru untuk bebas dari dampak buruk perubahan iklim.
"Masih sulit untuk menetapkan apakah litigasi iklim memajukan atau menghambat aksi iklim. Beberapa jenis kasus, seperti kasus kerangka kerja pemerintah, telah memberikan dampak jangka panjang terhadap tata kelola iklim dalam negeri," kata Catherine Higham dan Joanna Setzer, penulis laporan tersebut.
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
