Italia akan mengadopsi rancangan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengadaan dan penggunaan kembali bahan-bahan mentah yang penting, termasuk prosedur perizinan yang lebih sederhana untuk pelepasan konsesi pertambangan.
Pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni telah membuat prioritas untuk mengekstraksi lebih banyak bahan baku di dalam negeri agar industri lokal tidak terlalu bergantung pada impor dari negara-negara seperti Tiongkok.
Italia memperkirakan bahwa mereka dapat memenuhi 16 dari 34 bahan baku yang dianggap penting oleh Uni Eropa, termasuk lithium dan bauksit.
Berdasarkan rancangan tersebut, yang dipromosikan oleh Menteri Perindustrian Adolfo Urso, proyek-proyek ekstraksi, pengolahan atau daur ulang bahan-bahan tidak dapat ditunda dan mendesak untuk dijalankan.
Lisensi untuk aktivitas-aktivitas ini harus dikeluarkan dalam waktu maksimal 18 bulan dengan skema tersebut. Menurut pejabat pemerintah, kabinet akan mendiskusikan hal tersebut paling cepat Kamis (20/6).
Pemerintah bekerja dalam kerangka kerja Undang-Undang Bahan Baku Kritis Uni Eropa, yang merupakan inti dari strategi untuk memastikan industri Eropa dapat bersaing dengan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam membuat produk teknologi bersih dan mengakses bahan-bahan yang diperlukan.
Sebuah ketentuan dalam dekrit Italia kemungkinan besar akan mengecewakan lobi-lobi Green atau Partai Hijau, karena ketentuan ini membuka jalan bagi izin eksplorasi untuk bahan baku strategis yang akan dikeluarkan tanpa penilaian dampak lingkungan.
Langkah-langkah kebijakan lain memungkinkan pembukaan kembali lokasi-lokasi pertambangan yang telah ditutup atau ditinggalkan, yang sebagian besar terletak di Pegunungan Alpen, Tuscany, dan Sardinia.
Perusahaan-perusahaan yang memegang konsesi pertambangan harus membayar pemerintah negara bagian atau lokal antara 5% dan 7% per tahun dari nilai produksi mereka, tergantung pada apakah penambangan tersebut dilakukan di laut atau di darat.
Rancangan kebijakan tersebut juga menetapkan langkah-langkah legislatif untuk dana yang telah lama ditunggu-tunggu dari pemerintah untuk mendukung rantai pasokan utama Italia.
Sumber-sumber yang mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut sebelumnya mengatakan Italia akan memilih pemberi pinjaman milik negara Cassa Depositi e Prestiti (CDP) dan manajer aset Invimit sebagai pelaksana. CDP bertindak melalui Dana Investasi Italia yang dimiliki secara mayoritas.
Dana yang disebut Made in Italy (Dibuat di Italia) ini akan didirikan dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 miliar euro atau US$1,07 miliar (Rp 17,6 triliun) dari kas negara.
Namun, pemerintah Italia berencana untuk mengumpulkan tambahan satu miliar euro dari sumber-sumber lain di luar administrasi publik, dikutip dari Reuters, Selasa (18/6).
Katadata Green merupakan platform yang mengintegrasikan berita, riset, data, forum diskusi, dan komunitas untuk menginformasikan, bertukar gagasan, hingga kolaborasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.
