Bank Dunia Setuju Kelola Dana Kerugian dan Kerusakan Iklim

Dewan Bank Dunia menyetujui penunjukan Bank Dunia sebagai pengelola dana dukungan finansial untuk negara-negara berkembang yang terkena dampak perubahan iklim.

Negara-negara kaya khawatir perumusan dana untuk membantu menanggung dampak dari kejadian cuaca ekstrim - seperti banjir dan kekeringan - mengartikan bahwa mereka mengakui bertanggung jawab atas penyebab kerusakan iklim dari emisi karbon mereka.

Namun, Dana Kerugian dan Kerusakan tersebut pada prinsipnya telah disetujui pada pembicaraan iklim tahun 2022 setelah perdebatan selama bertahun-tahun.

Pada 2023, berbagai negara mulai memberikan komitmen terhadap dana tersebut, di antaranya Italia dan Belanda.

Rencana Bank Dunia menjadi pengelola dana tersebut pada awalnya mendapat kritik dari beberapa negara.

Mereka khawatir hal tersebut akan memberikan pengaruh yang terlalu besar kepada para donor, termasuk Amerika Serikat yang berperan menunjuk presiden Bank Dunia.

Dana tersebut akan tetap dikelola Bank Dunia selama empat tahun sebagai dana perantara keuangan. Dewan dana akan tetap independen dari bank, dengan mempertahankan struktur tata kelolanya sendiri dan kontrol atas keputusan-keputusan pembiayaan.

Aktivis Iklim dan Direktur Keterlibatan Global di lembaga nirlaba Fossil Fuel Treaty Initiative, Harjeet Singh, mengatakan Bank Dunia perlu memformalkan perjanjian hosting dan wali amanat pada Agustus nanti.

Pakta-pakta tersebut akan membantu memastikan otonomi dewan dana atas operasi-operasi dan menjamin akses keuangan untuk negara-negara berkembang.

Bank harus mengamankan uang yang dijaminkan dengan cepat dan memungkinkan pencairan sedini mungkin.

"Keberhasilan Dana Kerugian dan Kerusakan tersebut akan diukur dari seberapa cepat dan memadai mereka yang menghadapi kenyataan pahit dari keadaan darurat iklim menerima dukungan untuk pemulihan," ujar Harjeet, dikutip dari Reuters pada Selasa (11/6).